KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) rupanya masih terus membisu alias diam serbu bahasa, berkaitan dengan tudingan persekongkolan jahat menghapus program Anak Asuh milik warga miskin di Kota Kotamobagu.
Ini terkait dengan belum adanya pernyataan pers kepada seluruh rakyat Kota Kotamobagu, alasan jelas dan logis mengapa selama tahun kerja 2024 dan 2025 Program Anak Asuh milik sedikitnya 4000 siswa dan mahasiswa berklasifikasi ekonomi lemah alias miskih, harus dihapus dalam buka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Masalah ini disebutkan sangat kritis karena berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dunia pendidikan di Kota Kotamobagu yang menjadi sektor program dasar masyarakat diperuntukan bagi rakyat miskin, dimana bantuan uang tunai melalui rekening Bank BRI tersebut berbanderol Rp5,9 Miliar milik 4.116 siswa dan mahasiswa dan bila ditotalkan dalam 2 tahun sejak penghapusan, masyarakat miskin di Kota Kotamobagu sudah kehilangan pendapatan mereka senilai kurang lebih Rp11,8 Miliar.
Namun kendati isu panas ini sudah digelinding ke publik oleh pemerhati kemasyarakatan di Bolmong Raya yakni; Ketua Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan (LP3T) David Wullur, dan aktifis pemerhati Bolmong Raya, Parindo Potabuga, namun hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot Kotamobagu dan para Pimpinan DPRD Kotamobagu, masih belum memberikan pernyataan pers atas tudingan dugaan konspirasi jahat penghapusan anggaran milik rakyat miskin itu.
Ketua LP3T menyatakan, Pemkot Kotamobagu dan DPRD Kotamobagu memiliki banyak media-media yang dikontrak dengan uang APBD T.A 2025 namun belum memberikan pemberitaan resmi dari dua lembaga tersebut mengenai isu penghapusan Program Anak Asuh, namun lebih kepada pemberitakan pencitraan Pemerintah Kota Kotamobagu, khususnya kegiatan seremonial Walikota Weny Gaib dan Wakil Walikota Kotamobagu serra seremonial DPRD Kotamobagu..
“Iya, sampai memasuki pertangan bulan Mei 2025 (12 Mei), Pemkot Kotamobagu dan DPRD Kotamobagu masih belum memberikan konfirmasi pers ke publik melalui media, berkaitan dengan penghapusan program anak asuh selama dua tahun yakni tahun 2024 dan tahun 2025,” ujar Ketua Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan (LP3T) David Wullur.
Dia berharap, Pemkot Kotamobagu dalam hal ini Walikota Kotamobagu dr.Weny Gaib SP.M serta para Pimpinan DPRD untuk memberikan keterangan persnya agar persoalan dari alasan ‘pemberangusan’ program anak asuh bisa didengar langsung oleh rakyat Kota Kotamobagu.
“Untuk kepentingan rakyat miskin di Kota Kotamobagu, kami menghimbau agar Pemerintah Kotamobagu dan DPRD Kotamobagu dapat memberikan pemaparan kepada rakyat miskin, apa alasan logisnya berkaitan penghapusan progam yang sangat krusial membantu anak didik bagi dunia pendidikan di Kota Kotamobagu,” tegas David.
Aktifis Parindo Potabuga juga memberikan tanggapannya mendorong Walikota Kotamobagu dan Pimpinan DPRD Kotamobagu untuk bersikap ‘gentlemen untuk menyampaikan alasan-alasan penghapusan program anak asuh.
“Iya, kan Pemerintah Kotamobagu wajib memberikan klarifikasi terkait benang kusutnya dimana? Siapa yang menghambat dan menghalangi program anak asuh tidak teranggarkan 2 tahun dalam APBD? Apakah ini kelakuan dari para Wakil Rakyat sengaja tidak mengakomodir program anak asuh? Atau Pemkot Kotamobagu yang sengaja tidak mengusulkan dalam dalam draft APBD 2024 dan 2025? Ini perlu diketahui oleh rakyat miskin di Kota Kotamobagu, sebagai pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akhlak dari para pemimpin kita di daerah ini,” sindir Parindo Potabuga.
Diketahui, sejak tahun 2024 dan tahun 2025 Pemkot Kotamobagu dan DPRD Kotamobagu telah meniadakan nomenklatur program anak asuh milik 4.110 siswa dan mahasiswa miskin di Kota Kotamobagu.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan keprihatinan dan keluhan para penerima bantuan (rakyat miskin) terkait penghapusan program bidang pendidikan yang dikhususkan bagi anak-anak kurang mampu di Kota Kotamobagu. (audie kerap)
