Tag : Pengadilan Negeri Kotamobagu

Sanny Widjoyo dan Gloria Lamora,  Jadi Saksi Pra Peradilan Termohon Kapolda Sulut

Sanny Widjoyo dan Gloria Lamora,  Jadi Saksi Pra Peradilan Termohon Kapolda Sulut

Sanny Widjoyo dan Gloria Lamora saat memberi kesaksian untuk termohon Kapolda Sulut dalam sidang Pra Peradilan pemohon Adri Kobandaha (foto : KPC/2020)

KOTAMOBAGU POST – Pengusaha sukses Sanny Widjoyo bersama isterinya Gloria Lamora, memberikan kesaksian pada sidang Pra Preradilan (PraPer) atas termohon Kapolda Sulut.

Pasangan suami isteri ini memberikan kesaksiannya dalam sidang Praper, mendengarkan keterangan saksi termohon (Kapolda Sulut) Senin (09/03/2020) dipimpin oleh hakim tunggal Imanuel C. Rommel Danes, SH  dan Panitera Pengganti Djunaidy Kandow.

Sidang berlangsung diruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu, dihadiri oleh Pemohon Adri Kobandaha serta Kuasa Hukum Kapolda Sulut yakni ; AKBP Robert Karepowan SH, MH bersama dua anggota polisi lainnya.

Dalam keterangan keduanya yang diambil Sumpah/Janji Agama Kristen Protestan itu, Gloria Lamora membenarkan terjadi transaksi jual beli tanah antara pemohon Adri Kobandaha dan pelapor Stenly Wusiang di rumahnya, Jalan Ibantong Kelurahan Tumobui.

Sementara Sanny Widjoyo dalam kesaksiannya,  menyatakan melihat langsung transaksi penjualan tanah dari Adri Kobandaha kepada Stenly Wuisang senilai uang Rp25 juta serta penyerahan uang dalam pecahan Rp50 dan Rp100 Ribu.

Bahkan Sanny Widjoyo menyatakan kepada Hakim PraPer, pada saat transaksi jual beli tanah terjadi dirumahnya, bukan hanya Stenly Wuisang yang melakukan transaksi jual beli dengan Adri Kobandaha, namun dirinya juga melakukan pembelian tanah seluas 30 hektar.

“Tanah yang saya beli dari Adri Kobandaha sampai saat ini belum kami dapat, bahkan kami juga dirugikan pak hakim,” terang  Saksi Sanny Widjoyo.

Diketahui, Sanny dan Gloria menjadi saksi dalam Sidang Pra Peradilan Kapolda Sulut di Pengadilan Negeri Kotamobagu, berkaitan  keduanya sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan oleh tersangka Adrian Kobandaha di Polda Sulut atas laporan polisi Stenly Wuisang. (audie kerap)

Terungkap di Persidangan ; Stenly Wuisang Catut Nama Pejabat Polda Sulut, Bagi-Bagi Tanah Tambang Emas Potolo 

Terungkap di Persidangan ; Stenly Wuisang Catut Nama Pejabat Polda Sulut, Bagi-Bagi Tanah Tambang Emas Potolo 

Sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kotamobagu termohon Kapolda Sulut dan pemohon (tersangka) Adrian Kobandaha.  Kuasa Hukum Kapolda Sulut AKBP Robert Kerepowan SH MH tidak menanggapi soal pernyataan saksi pencatutan nama para pejabat Polda Sulut bagi-bagi tanah  tembang emas Potolo Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong. (foto KPC/2020)

KOTAMOBAGU POST – Saksi dari pemohon Pra Peradilan atas nama Adrian Kobandaha secara tegas memberikan kesaksian tentang tindakan Stenly Wuisang yang mencatut nama para pejabat Polda Sulut, yakni Kapolda Sulut, Waka Polda Sulut dan Irwasda.

Tanah yang dibagi-bagi ini, terletak di lokasi tambang emas Potolo Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, Provinsi Sulut.

“Yang mulia, pemohon Adrian Kobandaha memberikan tanah kepada Stenly Wuisang adalah untuk membiayai perkaranya di Polda Sulut kepada terlapor Welly Lewan dan Agusri Lewan yang sudah diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Negeri Kotamobagu). Bahkan ada 7 kwitansi yang dikonversi ke nilai uang Rp175 juta,” kata Very Dilapanga SH, saksi pemohon Pra Peradilan dari Adrian Kobandaha, dalam persidangan, Jumat (06/03/2020).

Dilapanga menjelaskan, Stenly Wuisang mempergunakan para pejabat di Polda Sulut, termasuk Kapolda Sulut untuk mendapatkan tanah milik Adrian Kobandaha yang bertujuan untuk membiayai perkara pelaporan kepada Welly Lewan dan Agusri Lewan di Polda Sulut, pada akhir tahun 2018.

Sidang Pra Peradilan yang di pimpin oleh Hakim tunggal Imanuel C. Rommel Danes, SH bersama Panitera Djunaidy Kandow, berlangsung sore hari sekira pukul 14.30 Wita diruang Sidang Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Tampak hadir Tim Kuasa Hukum Kapolda Sulut, yakni AKBP Robert Karepowan SH, MH dan dua anggota kepolisian Polda Sulut.

AKBP Robert Karepowan SH dalam sidang, tidak menanggapi soal  keterangan saksi Very Dilapanga soal bagi-bagi tanah kepada para pejabat Polda Sulut yang dicatut oleh Stenly Wuisang.

Kapolda Sulut melalui kuasa hukumnya hanya menanyakan kepada saksi dari pemohon Adrian Kobandaha jika mengetahui soal penjualan tanah seluas 5 hektar oleh Adrian Kobandaha kepada Stenly Wuisang, namun dijawab tidak tahu oleh dua saksi dari pemohon Adrian Kobandaha.

Usai sidang Adrian Kobandaha menyatakan, isi Pra Peradilan adalah bukti kwitansi penjualan tanah yang dia tandatangani dirumah milik Sunny Widjoyo di Kelurahan Tumobui pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 19.00 WIta.

Menurut Adrian Kobandaha materi Pra Peradilan saya juga menerangkan bahwa dirinya tidak menjual tanah kepada Stenly Wuisang karena dan tidak menerima uang penjualan, melainkan bagi-bagi tanah dengan catata kwitansi akan menjadi bukti pada Pemerintah Desa Tanoyan Selatan untuk membayar kewajiban di Desa.

“Atas permintaan Stenly Wuisang untuk membiaya perkara saya di Polda Sulut, maka saya menandatangani 4 kwitansi seluas 18 hektar masing-masing untuk Kapolda Sulut 5 hektar, Waka Polda Sulut 5 hektar, Irwasda 5 hektar dan 3 hektar untuk Stenly. Nama dalam 4 Kwitansi penjualan tanah itu semuanya dipegang dan atas nama Stenly Wuisang,” ucap Adri Kobandaha.

Selain 4 kwitansi itu, Adrian Kobandaha mengaku menandatangani 3 kwitansi penjualan tanah seluas 15 hektar lainnya.

“5 Hektar ini masing-masing untuk Wengly Lamora, 5 hektar untuk Sunny WIdjoyo dan 5 hektar lagi untuk Gloria Lamora. Semua kwitansi ini saya tandatangani dirumah Sunny Widjoyo pada tanggal 26 Oktober 2018,” tambah Kobandaha. (audie kerap)

Kapolda Sulut : “Pra Peradilan Alat Kontrol Bagi Kepolisian”

Kapolda Sulut : “Pra Peradilan Alat Kontrol Bagi Kepolisian”

Kapolda Sulut didampingi Kuasa Hukumnya Robert Karepowan SH MH bersama tim saat menghadapi sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kotamobagu Jumat 06 Maret 2020 (foto : KPC/2020)

KOTAMOBAGU POST – Kapolda Irjen Pol Drs Royke Lumowa MM mengatakan, Pra Peradilan (PraPer) adalah alat control bagi kepolisian agar tidak sewenang-wenang.

Hal ini diungkapkan Kapolda Sulut didampingi oleh Kuasa Hukumnya AKBP Robert Karepowan SH, MH usai duduk sebagai termohon dalam sidang perkara Praper oleh pemohon Adrian Kobandaha, Jumat sore (06/03/2020).

Ungkapan ini disampaikan Karepowan yang menjabat Kasub Hukum Polda Sulut yang ikut dihadiri oleh dua anggota Kepolisian Polda Sulut, di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Menurutnya PraPer yang dilakukan oleh Adrian Kobandaha di Pengadilan Negeri Kotamobagu, merupakan sidang terkait penetapan pemohon Adrian Kobandaha sebagai tersangka.

Dikatakan, PraPer itu adalah hak setiap warga Negara untuk menguji dan menjadi control bagi penyidik dalam proses penyidikan atau proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian. (audie kerap)

Penetapan Tersangka, Kapolda Sulut Hadapi Pra Peradilan di PN Kotamobagu  

Penetapan Tersangka, Kapolda Sulut Hadapi Pra Peradilan di PN Kotamobagu  

Kaolda Sulut harus menghadapi Sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, kantor Mako Polda Sulut

KOTAMOBAGU POST – Tersangka Adrian Kobandaha melakukan langkah hukum dengan mempraperdilankan Kapolda Sulut atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Kasus yang sudah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu, teregistrasi nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN Kotamobagu, didaftar pada tanggal 22 Januari 2020.

Sebanyak 12 lembar materi Praperadilan Adrian Kobandaha kepada Kapolda Sulut menegaskan tentang penetapan dirinya sebagai tersangka pidana penggelapan tanah, kendati dirinya tidak menerima uang dari pelapor Stenly Wuisang.

Adapun sebanyak 7 kwitansi penjualan tanah yang ditandatangani Adri Kobandaha, termasuk didalamnya tanah untuk Stenly Wuisang dinyatakan sebagai hadiah karena sudah membantu dirinya saat melaporkan kasus penyerobotan Welly Lewan dan Agusri Lewan di Polda Sulut tahun 2018 lalu.

“Ada perjanjian setelah tanah saya selesai berperkara di pengadilan, barulah akan mengukur tanah akan saya bagikan kepada 7 orang, termasuk Stenly Wuisang.Saya tidak menerima uang dari Stenly Wuisang, dan hanya ada perjanjian akan mengukur tanah jika selesai berperkara di Pengadilan,” kata Adrian Kobandaha, usai mengikuti sidang Pra Peradilan di PN Kotamobagu, Kamis (05/03/2020).

Sementara itu, Kapolda Sulut melalui 4 orang kuasa hukumnya, yakni; AKBP Robert Karepowan SH, MH, IPTU M.S.Marwan SH, AIPTU Jefri R.Gansalangi SH dan Bripka Deiser Barail SH, telah melayangkan jawaban di PN Kotamobagu, sebagai termohon dalam perkara nomor : 02/Praper /2020/PN.Ktg.

“Tanah Seluas 5 hektar seharga Rp25 juta berdasarkan perkataan Adrian Kobandaha tidak akan dialihkan atau dipindah tangankan…, kenyataanya tanah yang dimaksud telah dipindah tangankan ke Koperasi Mediow Potolo.

Kapolda Sulut melalui kuasa hukumnya menyatakan telah memeriksa Stenly Wuisang selaku pelapor, dan saksi-saksi, yakni ; Gloria Maria Lamora, Reimond Sanny Widjoyo, Jamil Datungsungon, Urip Detu, Wahyudi Tonote, Adrian Kobandaha selaku saksi terlapor.

Adapun bukti-bukti pidana penggelapan yang diajukan Kapolda Sulut melalui kuasanya kepada Majelis Hakim PN Kotamobagu, yakni; Kwitansi bukti pembayaran tanggal 28 Oktober 2018, Surat Keterangan Tanah Nomor : 29/SKT/DTS/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Adrian Kobandaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tanoyan Selatan, beserta copian sketsa dan gambar tanah. (audie kerap)

Sengketa Lahan Coklat di Perbukitan Potolo Tanoyan Selatan, Resmi Naik Banding di PT Manado 

Sengketa Lahan Coklat di Perbukitan Potolo Tanoyan Selatan, Resmi Naik Banding di PT Manado 

Dokumen banding di Pengadilan Tinggi Manado yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu

KOTAMOBAGU POST –  Tergugat atas nama Pemerintah dan Masyarakat Tanoyan Selatan (Baca Sangadi dan BPD), resmi menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam sengketa perdata tanah di lokasi Potolo, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong.

Upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Ktg yang memenangkan penggugat Herry Lewan resmi diterbitkan oleh Panitera PN Kotamobagu Reitha Verra Karouw SH.

Para tergugat resmi menyatakan banding tertanggal 04 September 2019 oleh Panitera PN Kotamobagu, mereka adalah tercatat atas nama Sangadi (Kepala Desa) dan Badan Permusyawarat Desa (BPD) Desa Tanoyan Selatan, serta tergugat 3 Wahudi Tonote dan Adrian Kobandaha.

Menurut Urip Detu kapasitasnya selaku Sangadi dan Ismet Olii keduanya dalam perkara banding kapasitas mereka selaku Pemerintah dan Masyarakat Tanoyan Selatan, esensi banding dilakukan karena lokasi Potolo yang jadi objek sengket, tidak ada fakta persidangan masuk secara administrasi hukum di wilayah hukum Desa Tungoi II.

“Kami menyakatan banding atas putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Kotamobagu yang memenangkan penggugat Herry Lewan. Padahal Fakta persidangan penggugat hanya menggunakan surat kepemilikan tanah yang tidak bisa diuji dalam sidang lokasi, serta letak tanah dan keterangan ahli Pemkab Bolmong di persidangan menyatakan lokasi Potolo masuk diwilayah geografi dan administrasi hukum Desa Tanoyan Selatan,” ungkap Sangadi dan BPD Tanoyan Selatan, baru-baru ini.

Karena kata mereka, saat sidang tempat (Descente) di gelar oleh Majelis Hakim PN Kotamobagu,bertempat lokasi  di Potolo. Padahal Potolo (lokasi sidang descente)  bukan di wilayah hukum Desa Tungoi II sesuai keterangan ahli pemkab Bolmong serta bukti-bukti dokumen titik kordinat hutan dari Kementerian Kebutanan RI.

Senada hal itu, Verry Satria Dilapanga SH kapasitasnya Kuasa Hukum para tergugat atas nama Sangadi Tanoyan Selatan Cs, menyatakan sudah menyiapkan memori banding dalam perkara banding di PN Manado.

“Mulai dari sidang Descente (sidang tempat) penggugat Herry Lewan tidak bisa menunjukan lokasi yang diklaim di persidangan adalah miliknya berakibat juga penggugat tidak bisa ditunjukan batas-batasnya tanah objek sengketa, semuanya akan terungkap di persidangan Pengadilan Tinggi,” ungkap Very Dilapanga SH, Senin (21/10/2019).

Sebab menurut Very Dilapangan SH, ketidakhadiran penggugat Herry Lewan dalam sidang Descente, membuktikan kalau objek sengketa tanah berupa alat bukti SKKT diterbitkan oleh Sangadi Tungoi, memang bukan berada di lokasi Potolo, karena keterangan ahli Pemkab Bolmong di persidangan jelas menyatakan Sangadi Tungoi tidak boleh menebitkan surat kepemilikan tanah di wilayah hukum desa lainnya. (audie kerap)

‘Abrakadabra’ : Bukit Potolo Vs Gunung Rumagit! ‘Ladang Coklat’ 22,3 ha Tuntas Perkaranya di Pengadilan Negeri Kotamobagu!

‘Abrakadabra’ : Bukit Potolo Vs Gunung Rumagit! ‘Ladang Coklat’ 22,3 ha Tuntas Perkaranya di Pengadilan Negeri Kotamobagu!

PETA KAWASAN POTOLO PADA TAHUN 2007, MASIH BERSTATUS PENGUASAAN NEGARA. Namun ternyata pada tahun 2007 itu, sudah ada 22,3 hektar ladang coklat di kawasan hutan belantara milik negara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memenangkan penggugat Herry Lewan dalam perkara Perdata Nomor : 13/pdt.g/2019/PN.Ktg, melawan 4 orang tergugat pemilik tanah di lokasi perbukitan Potolo, Desa Tanoyan Selatan.

Dalam dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu, terungkap  ada secarik alat bukti berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) 22,3 hektar kebun Coklat yang ternyata semasa itu, masih hutan ‘belantara’ milik negara.

Bukti itu berupa SKPT Nomor 791/DT.1/X/XI/2007 diterbitkan oleh Kepala Desa Tungoi I tertanggal 23 November 2007,ditandatangani oleh Kepala Desa Tungoi I, Herry Lewan dan ikut bertanda Camat Lolayan, Ferry Daanan SE.

Nah; alat bukti yang dijadikan gugatan perdata di PN Kotamobagu ini, digunakan oleh penggugat Herry Lewan. Dimana kapasitasnya Kepala Desa Tungoi I Tahun 2007 yang memberikan alas hak atas tanah kepada dirinya sendiri dan kemudian pada tahun 2019 ini, dirinya juga sebagai penggugat dengan menggunakan alat bukti tersebut di PN Kotamobagu.

Dalam isi SKPT diterbitkan oleh Kepala Desa Tungoi Herry Lewan untuk dirinya sendiri, seluas persegi ; 255m x 385m x 585m x 510m; dijelaskan terletak di perkebunan kinali – gunung ramagit.

SKPT untuk dirinya sendiri itu, memberikan keterangan kepada dirinya sendiri (Kepala Desa memberikan alas hak pada dirinya sendiri), bahwa benar-benar Herry Lewan memiliki Ladang Coklat seluas 223.000m2.

Poin bunyi isi surat itu juga menyebutkan : Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar, sesuai kepemilikan dari yang bersangkutan (Maksud : diterbitkan oleh Kepala Desa Tungoi I Herry Lewan untuk digunakan oleh Herry Lewan sendiri)

Inilah secarik kertas yang dijadikan bukti sangat kuat untuk menggugat dan sukses mengalahkan 4 tergugat pemilik tanah di wilayah Desa Tanoyan Selatan, yang juga keempat tergugat juga memiliki SKPT dari Kepala Desa Tanoyan Selatan.

Keempat tergugat tersebut yakni : Urip Detu, Adrian Kobandaha, Ismet Olii dan Wahyudi Tonote.

Nah, dalam garis bujur lokasi sengketa tanah sesuai dengan pemetaan hutan, objek sengketa itu pada kordinat :  0°36’24.98”N  124° 13’28.26”N, atau tepatnya di perbukitan Potolo.

Terlepas dari keakurasian titik kordinat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolmong menyatakan; bahwa pada tahun 2007 dikawasan Rumagit ataupun Perbukitan Potolo, adalah hutan dan tanah milik Negara, atau masih dalam penguasaan Negara.

Artinya, semasa itu tidak ada yang namanya perkebunan diobjek sengketa perdata yang 2019 ini sudah mulus bergulir, apalagi dengan luasan ladang 22,3 hektar yang berisi tanaman coklat milik Herry Lewan.

Yang janggalnya juga adalah, saat sidang lokasi (Descente) sang penggugat absen! Batas-batas kian tak jelas dalam sidang lokasi.

Penyebabnya mungkin karena kaburnya batas-batas yang dituangkan dalam SKPT Kepala Desa Herry Lewan untuk pemilik Herry Lewan dalam objek sengketa itu.

Sebab perbukitan Potolo dimana dalam SKPT diterbitkan oleh Herry Lewan untuk alas hak tanah bagi Herry Lewan sendiri, menyebutkan 22,3 hektar itu, berbatasan dengan Welly Lewan, Noldy Wuse, Hutan Produksi, Edy Buyongi, Lii Damopolii, H.Lulong, Hasan Mamonto dan Feliks Lolowang.

Keanehan soal batas 22,3 hakter ladang coklat (SKPT Tahun 2007) milik Herry Lewan yang dalam gambar situasi SKPT 791/DT.1/X/XI/2007, menyebutkan berbatasan dengan Welly Lewan, namun tanah milik Welly Lewan yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM,) ternyata berada pada titik kordinat dalam lingkaran :  0°36’11.87″ N 124°13’44.75″ E 2 0°36’8.01″ N 124°13’46.20″ E 3 0°36’6.65″ N 124°13’39.87″ E 4 0°36’10.36″ N 124°13’38.46″E, atau sangat jauh dari kawasan perbukitan Potolo.

Kian janggalnya juga, bahwa 22,3 hektar ladang coklat diklaim milik Herry Lewan ternyata hanya sebagian kecil dibanding luas areal lahan milik warga Tanoyan Selatan (Sudah memiliki SKPT)  yakni sekira 120 hektar di lokasi yang sama yang dijadikan oleh Herry Lewan sebagai objek sengketa di PN Kotamobagu.

Pemkab Bolmong dengan tegas menyatakan, lokasi perbukitan Potolo (dan kemungkinan gunung rumagit-kinali) semasa tahun 2007, belum ada pemiliknya. Karena tanah Negara dan hutannya masih dalam penguasaan Negara.

Seluruh kawasan itu kemudian dilepaskan oleh Negara pada tahun 2013 dengan menyisahkan sekira 5000 hutan produksi terbatas (HPT).

Ditegaskan juga, jika SKPT yang diterbitkan Kepala Desa Tungoi I, jika objek sengketa berada di perbukitan Potolo, maka karena kawasan ini adalah wilayah administrasi hukum Desa Tanoyan Selatan, tidak boleh Kepala Desa Tungoi I, menerbitkan alas hak atas tanah di wilayah administrasi hukum desa lain.

“Kepala Desa tidak boleh menerbitkan kepemilikan tanah di wilayah desa lain, apalagi jika menerbitkan surat tanah dilahan yang masih berstatus milik Negara yang belu dilepaskan, itu melanggar hukum,” ucap Pemkab Bolmong, melalui Kabag Tata Pemerintahan-nya.

Pemkab Bolmong juga memberikan logika yang bisa dicerna oleh anak kecil sekalipun, jika Desa Tungoi 1 sangat jauh jaraknya dengan Desa Tanoyan Selatan, karena harus melewati wilayah administrasi Desa Tugoi II, Desa Tanoyan Utara, baru kemudian mencapai wilayah perkebunan (objek sengketa) lokasi Potolo di wiayah Tanoyan Selatan.

Terus !!! Bagaimana bisa SKPT Kepala Desa Tungoi I seluas 22,3 hektar, bisa berada di objek tanah dalam wilayah administrasi Desa Tanoyan Selatan??

Atas dasar putusan majelis hakim PN Kotamobagu yang memenangkan penggugat Herry Lewan yang bermodalkan SKPT Desa Tungoi 1, kabarnya pihak Kuasa Hukum tergugat; Adrian Kobandaha Cs, yakni advokat : Verry Satria Dilapanga, menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Manado.  (audie kerap)

Meski Absen dalam Sidang ‘Descente’, Penggugat Herry Lewan Tetap di Menangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu  

Meski Absen dalam Sidang ‘Descente’, Penggugat Herry Lewan Tetap di Menangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu  

Meski Absen Dalam Sidang Descente (sidang diloakasi) Penggugat Herry Lewan dimenangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara perdata no ; 13/pdt.g/2019/PN.Ktg(gambar ilustrasi)

KOTAMOBAGU POST – Kasus Perdata yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu, telah dimenangkan Penggugat Herry Lewan, rupanya meninggalkan kontroversi bagi umumnya masyarakat Tanoyan Selatan.

Banyak masyarakat Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, termasuk 4 orang tergugat mengaku kaget dengan putusan PN.Kotamobagu.

Ini lantaran, putusan memenangkan penggugat Herry Lewan dalam pekara perdata teregistrasi Nomor : 13/pdt.g/2019/PN.Ktg,  dianggap tidak menerapkan pertimbangan fakta persidangan dan proses sidang ditempat (descente).

Menurut kesaksian banyak sumber yang hadir dalam sidang di gelar Pengadilan Negeri Kotamobagu dilokasi sengketa (descente), pihak penggugat Herry Lewan, tidak hadir.

Karena ketidakhadirannya, sehingga penggugat tidak bisa menunjukan seluruh batas-batas tanah sesuai bukti gugatannya di persidangan perdata.

Sementara 4 warga Tanoyan Selatan selaku tergugat, dalam sidang ditempat (descente), mereka hadir dan menunjukan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat Herry Lewan.

Hal ini ikut diakui oleh Wahyudi Tonote, salah seorang tergugat. “Kami berempat (tergugat) hadir saat sidang lokasi yang digelar oleh Majelis Hakim, di lokasi Potolo, namun Herry Lewan selaku penggugat, tidak ada dilokasi dan tidak menunjukan batas-batas sesuai bukti yang dijadikan gugatan di PN Kotamobagu,” kata Wahyudi Tonote, menjawab pertanyaan Kotamobagu Post, menambahkan, sengketa perdata tersebut, telah diserahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukum, Verry Satria Dilapanga SH.

Sumbers juga menyebut; fakta persidangan yang tidak menjadi pertimbangan hakim yakni; tentang munculnya kesaksian dari Pemkab Bolmong yang menyatakan, kawasan Potolo masuk di wilayah administrasi hukum Desa Tanoyan Selatan, bukan Desa Tungoi I.

Sebelumnya pendapat ini diutarakan oleh Pemkab Bolmong melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah, Jemmi Sako SE. Ia memberikan statemennya kepada wartawan terkait kesaksiannya di persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu, atau dihadapan para Majelis Hakim.

Kabag Tapem mengatakan, dirinya memberikan kesaksian di PN Kotamobagu terkait lokasi sengketa tanah di Potolo. “Potolo itu merupakan wilayah administrasi hukum Desa Tanoyan Selatan, sehingga Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tungoi, melanggar aturan atau tidak diperbolehkan”.

Bahkan Jemmy Sako menyebutkan, saat diterbitkannya Keterangan Kepemilikan Tanah oleh Sangadi Tungoi I, kawasan Potolo masih masuk dalam hutan lebat dan dalam status penguasaan Negara yang belum dilepaskan.

“Surat Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Sangadi (Kepala Desa) Tungoi I, sementara lokasi tanah berada di wilayah Tanoyan Selatan. Kesaksian saya di Pengadilan (PN Kotamobagu) sesuai dengan kapsitas saya selaku Pemerintah Kabupaten Bolmong. Anda bayangkan saja, untuk sampai ke lokasi objek sengketa tanah (Potolo), Desa Tungoi I harus melewati batas wilayah Desa Tungoi II dan Desa Tanoyan Utara. Ini sesuai peta Pemkab Bolmong,” kata Jemmy Sako, kepada wartawan.

Hingga berita ini diturunkan, belum memperoleh konfirmasi dari Pengadilan Negeri Kotamobagu terkait pernyataan sumber-sumber tersebut. Namun, putusan PN Kotamobagu yang memenangkan penggugat Herry Lewan, sudah diperoleh oleh media ini. (audie kerap)

Pemkab Bolmong : “Lokasi Potolo Berada di Wilayah Administrasi Desa Tanoyan Selatan

Pemkab Bolmong : “Lokasi Potolo Berada di Wilayah Administrasi Desa Tanoyan Selatan

Pemkab Bolmong menyatakan bahwa Lokasi Potolo berada diwilayah adminitrasi hukum Desa Tanoyan Selatan (foto : lokasi pertambangan Potolo 2019)

KOTAMOBAGU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong menyatakan, lokasi Potolo berada di wilayah administrasi Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan bukan di wilayah Desa Tungoi I.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Jemmy Sako SE menjawab pertanyaan Kotamobagu Post, berkaitan sengketa gugatan perdata warga Tungoi kepada sejumlah pemilik lahan di kawasan Potolo, yang bergulir di sidang Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu.

“Saya sempat bersaksi di Pengadilan Negeri Kotamobagu, kapasitas saya selaku Pemerintah Kabupaten Bolmong. Saya sampaikan bahwa lokasi Potolo itu bukan diwilayah Administrasi Desa Tungoi, namun berada di wilayah administrasi Desa Tanoyan Selatan,” kata Jemmy Sako, Kabag Tapem Setda Kab.Bolmong, menjawab pertanyaan Kotamobagu, via seluler.

Dia menegaskan, saat memberikan keterangan di PN Kotamobagu dalam sidang kasus perdata antara penggugat warga Desa Tungoi dan Tergugat warga Desa Tanoyan Selatan.

“Saat memberikan keterangan, saya bukan kapasitas saksi dari kedua belah pihak, tapi sebagai Pemerintah Kabupaten Bolmong yang memberikan keterangan sesuai dengan peta geografis keberadaan wilayah Potolo yang sebenarnya,” ungkap Jemmy Sako.

Dikatakan, dia juga selaku pejabat Pemkab Bolmong menyatakan pada Majelis Hakim dalam sidang di PN Kotamobagu, bahwa dalam ketentuan tidak boleh Sangadi menerbitkan Surat Keterangan Tanah di wilayah administrasi desa lain.

“Lokasi Potolo dulunya berstatus tanah Negara, dan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tungoi diwilayah administrasi Desa Tanoyan Selatan tahun 2006 atau 2007 itu, saat itu masih berstatus tanah Negara dan menyalahi ketentuan,” ujarnya.

Sementara SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tanoyan Selatan pada tahun 2013, setelah Negara membebaskan lahan tersebutsetelah pemerintah pusat menetapkan kawasan tersebut menjadi areal penggunaan lain.

“Dalam administrasi batas wilayah desa, posisi desa Tongoi I itu sangat jauh dengan lokasi Potolo. Karena masih ada areal wilayah desa Tungoi II, kemudian Desa Tanoyan Utara kemudian baru sampai di areal milik Desa Tanoyan Selatan,” ujarnya. (tim kpc)

Pemilik Tanah Bersertifikat di Desa Tanoyan Didakwa Pidana, Kembali Disidangkan di Pengadilan Negeri Kotamobagu

Pemilik Tanah Bersertifikat di Desa Tanoyan Didakwa Pidana, Kembali Disidangkan di Pengadilan Negeri Kotamobagu

Suasana Sidang Pembacaan Pembelaan Terdakwa Welly Lewan di Pengadilan Negeri Kotamobagu

Suasana Sidang Pembacaan Pembelaan Terdakwa Welly Lewan di Pengadilan Negeri Kotamobagu

KOTAMOBAGU POST – Kasus sengketa tanah Desa Tanoyan yang berujung pidana, kembali di sidangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu.

Kasus yang diproses oleh Penyidik Polda Sulut kemudian dilimpahkan ke meja peradilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulut, digelar Selasa (02/07/2019).

Sidang Agenda Pledoi Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan terdakwa Welly Lewan, Dipimpin oleh Ketua Majelis Imanuel C. Rommel Danes,SH dan dua Hakim anggota, yakni  Raja Bonar Wansi Siregar, SH,MH, Friska Y. Maleke, SH,MH.

Terdakwa Welly Lewan warga Desa Tungo, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, Sulawesi Utara ini,  di dakwa oleh oleh JPU Kejaksaaan Tinggi Sulut 4 Pasal yaitu : pasal 266, 362, 406, 167, junto pasal 55 KUHP.

Sementara dalam sidang pembacaan pembelaan, Advokat Paul Alexander Walsen, SH dan Muhammad Iqbal, SH, MH membacakan pembelaannya.

Kronologis permasalahan dari saksi pelapor Adrian Kobandaha yang mengklaim memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) seluas +/- 805,751m2 (80anHa menurut versi pelapor) yang dikeluarkan oleh Desa Tanoyan selatan pada tahun 2013 dan sekarang berada di dalam lokasi terdakwa.

Sengketa tanah diatas tanah terdakwa Welly Lewan terungkap karena terdakwa ternyata memiliki Sertifikat Tanah diterbitkan BPN Bolmong pada tahun 2013 dan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan oleh Desa Tungoi I pada tahun 2008.

Advokat Paul Paul Alexander Walsen dalam pembacaan pledoi menyatakan kepada Majelis Hakim, dari semua keterangan saksi fakta yang dihadirkan JPU tidak ada satu pun yang melihat secara langsung Terdakwa I melakukan tindak pidana sebagaimana yg menjadi dakwaan JPU.

“Dan lewat bukti dari Terdakwa I mendapati SKT Adrian Kobandaha yang dibuat pada tahun 2013 terindikasi Palsu atau di rekayasa, Karena dalam SKT Adrian Kobandaha tersebut dibuat pada tahun 2013 tapi setelah di tindak lanjuti lewat nomor seri meterai yang dipakai dalam SKT Adrian Kobandaha tersebut di cetak dan di edarkan pada tahun 2017. Bukti itu didapat langsung dari penasehat Hukum yang menyurat secara resmi ke Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi resmi yang mencetak meterai,” ujar Paul, dalam persidangan di PN Kotamobagu.

Dalam pledoinya, juga menyatakan bahwa keterangan kesaksian dari sangadi dan ketua BPD Desa Tanoyan selatan yang mengeluarkan SKT tersebut bahwa dari Desa Tanoyan Seatan  tidak memiliki peta batas administrasi desa dan pembuatan SKT juga terkesan Mall administrasi karena tidak dilakukan pengukuran oleh juruh ukur desa.

Dan yang menjadi leggal Standing dari Terdakwa I Welly lewan berupah SHM yang dikeluarkan oleh BPN Bolmong adalah sah secara adminstrasi, pernyataan tersebut dibenarkan oleh kesaksian BPN Bolmong waktu dihadirkan sebagai saksi dari JPU.

Usai persidangan, Advokat Paul dan rekannya kepada wartawan mengatakan, Perkara Pidana sengketa tanah tersebut terindikasi dan diduga di kriminalisasi dari awal.

Indikasi ini katanya,  sejak Penyidikan oleh Kepolisian Polda Sulut sebenarnya dalam gelar perkara penyidik harus meng-SP3-kan perkara ini.

“Karena Pelapor Adrian kobandaha dan Terlapor (Terdakwa I) Welly Lewan, sama-sama memiliki Legal standing  yaitu SKT, dan bahkan Welly lewan memiliki Legal Standing yangg lebih kuat yaitu Sertifikat Tanah, jadi Penyidik jangan menyimpulkan kalau ini Perkara Pidana, karna harus dibuktikan secara keperdataan dulu,” tambah Advokat Paul dan rekannya, usai sidang. (tim kpc)

Tanggapan Kuasa Hukum Salihi Mokodongan Atas Gugatan Perdata Rp6 Miliar Mohamad Wongso 

Tanggapan Kuasa Hukum Salihi Mokodongan Atas Gugatan Perdata Rp6 Miliar Mohamad Wongso 

 

Salihi Mokodongan tercatat Calon Bupati Bolmong saat ini dibelit kasus pinjaman Rp6 Miliar

KOTAMOBAGU POST –  Veri Satria Dilapanga SH, kuasa hukum tergugat Salihi Bue Mokodongan mengatakan, kasus pinjam meminjam uang senilai Rp6 Miliar antara klien mereka (Salihi Mokodongan) dengan penggugat (Mohamad Wongso), masih sedang diuji di Pengadilan Negeri Kotamobagu dan membutuhkan waktu panjang.

“Iya kan, kita mesti menguji bersama di hadapan majelis hakim, apakah pinjam-meminjam uang antara kedua belah pihak atas dasar kesepakatan keduanya?,” tegas Dilapang, pengacara senior yang 3 kali berturut menang dengan putusan sela di Pengadilan TIPIKOR Manado, melawan Kejaksaan Tinggi Sulut, dalam kasus Dugaan Korupsi TPAPD, yang dijeratkan kepada Marlina M.Siahaan.

Pun kata sapaan akrab Eling ini, pinjam-meminjam uang antara penggugat dan kliennya, sudah terjadi cukup lama, sehingga kasus perdata ini membutuhkan ketelitian agar klien mereka (Salihi Mokodongan), tidak dirugikan.

Perkara perdata ini menurutnya, masih sedang diuji di Pengadilan Negeri Kotamobagu, sementara ada isu yang dikemas dan dipublis oleh pihak-pihak tertentu tentang 58 aset klien mereka telah disita oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Veri Dilapanga SH, selaku Kuasa Hukum Salihi Mokodongan mempertegas, bahwa proses penyitaan belum dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu.

“Kehadiran pihak Pengadilan di kediaman klien kami (Salihi Mokodongan) beberapa waktu yang lalu, hanya melakukan pengecekan dan pendataan atas aset klien kami yang menjadi jaminan dalam perkara perdata. Bukan penyitaan aset ataupun aset klien kami sudah berpindah kepada penggugat,” tegasnya.

Diketahui, pihak Mohamad Wongso telah menggugat Salihi Mokodongan yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Kotamobagu bersamaan dengan status Salihi Bue Mokodongan, telah ditetapkan oleh KPU Bolmong sebagai  Calon Bupati Bolmong masa bhakti 2017-2022.

Pengadilan Negeri Kotamobagu juga dalam keterangan persnya, telah menerbitkan surat sita jaminan atas 58 item aset milik Salihi Mokodongan yang diduga dijadikan jaminan antara pihak tergugat Salihi Mokodongan dan penggugat Mohamad Wongso.

Nah, surat sita jaminan itu diartikan oleh Kuasa Hukum Salihi Mokodongan, adalah mekanisme dan prosedur hukum pihak pengadilan melakukan pengecekan dan pendataan aset dalam sengketa perdata.

Pengadilan juga telah turun melakukan atau pendataan sebanyak 58 aset tergugat Salihi Mokodongan, yang umumnya terdapat di Kecamatan Lolak, meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak seperti, kapal ikan, mobil, rumah bangunan dan tanah perkebunan milik Salihi Mokodongan. (audie kerap)