KOTAMOBAGU – Banyak warga Kota Kotamobagu sangat heran melihat fakta, berdirinya pangkalan gas elpiji bersubsidi pemerintah, tepat berada didalam restoran khas ikan bakar berkelas dan tergolong mewah milik oknum anggota DPRD Kota Kotamobagu, Asni Labantu.
Restoran Babussalam dan Pangkalan Gas 3 Koligram Bersubsidi berdiri satu atap terletak di Jalur Dua, Jalan Paloko Kinalang Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur itu.
Pangkalan LPG 3 Kilogram ini faktanya masih satu bangunan dengan restoran Babussalam yang terdaftar di PT Pertamina atas nama Hj.Ratna Husa yang dicurgai oleh banyak warga Kotobangon terkait gudang tempat gas elpiji bersubsidi pemerintah berada dalam satu atap dengan restoran adalah untuk kepentingan mendukung bisnis restoran milik oknum anggota DPRD Kotamobagu.
Kecurigaan warga Kotobangon juga semakin besar, sebab tidak pernah terlihat ada keramaian warga miskin yang datang antrian untuk membeli dihalaman restoran Babussalam yang berada satu bangunan dengan gudang pangkalan, sehingga dugaan terjadinya korupsi yakni penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi pemerintah, berpotensi dipergunakan untuk usaha bisnis oknum Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
Sejumlah warga lain diluar Kotobangon seperti warga dari Kelurahan Tumobui dan Kelurahan Sinindian berbicara secara anonim mengatakan, setiap kali mereka hendak mencari gas di pangkalan berada dalam restoran milik Oknum Anggota DPRD Kotamobagu Asni Labantu, pangkalan tersebut ditutup dan tidak pernah terlihat ada aktifitas warga yang membeli, layaknya pangkalan lain yang selalu ramai dengan pembeli.
“Setiap kali kami mengecek, selalu hanya ada tulisan “Habis”, padahal gas kami tahu baru mendapat pasokan dan Agen yang diturunkan oleh mobil truck,” kata sumber media ini.
Ketua LP3T David Wullur ikut menyampaikan keprihatinannya. “Kami heran mengapa pangkalan gas bersubsidi bisa berdiri dalam satu atap dengan restoran tergolong mewah milik oknum anggota DPRD Kota Kotamobagu. Kondisi pangkalan seatap dengan restoran bisnis tentu rawan terjadi tindakan korupsi dengan memanfaatkan gas bersubsidi milik warga miskin dipergunakan untuk kepentingan bisnis,” kata dia.
LP3T mencurigai pemerintah Kota Kotamobagu tidak pernah melakukan kajian mengenai keberadaan pangkalan tersebut yang diduga kurun 5 tahun terakhir ini terus beroperasi tanpa pengawasan.
“Sangat tidak pantas lah, bila pangkalan gas bersubsidi berdiri dalam satu atap dengan restoran tergolong mewah, inikan rawan penyelewengan atau rawan korupsi dimana gas bersubsidi sangat berpotensi dipergunakan untuk kepentingan bisnis restoran, kalau tidak ada kepentingan begitu, kenapa pangkalan harus satu atap dengan restoran?” tanya LP3T.
LP3T mempertanyakan urgensi pendirian pangkalan gas bersubdisi untuk orang miskin sehingga didirikan satu atap dengan restoran yang tergolong mewah dan bisnis rumah makan untuk menguntungankan pemiliknya yakni oknum anggota DPRD Kota Kotamobagu.
“Apa urgensi yang mendesak? apa motif pendirian pangkalan gas bersubsidi dalam restoran? kalau untuk kepentingan masyarakat miskin, ya jangan dirikan dalam restoran karena warga sulit mengakses untuk membeli, apalagi sangat mudah diselewengkan untuk dipergunakan didapur restoran,” sentil LP3T.
Dilansir dari suarasulut.com, pemilik restoran Babussalam Asni Labantu memberikan bantahannya.
“Informasi itu tidak benar. Saya sebagai wakil rakyat justru selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Tidak ada penahanan gas. Setiap gas masuk ke pangkalan, petugas kami langsung melayani masyarakat yang ingin membeli,” tegas Asni.
Ia juga menegaskan bahwa rumah makan miliknya tidak menggunakan LPG subsidi 3 kilogram.
Diketahui, sekira kurun 7 tahun terkahir ini rumah makan mewah Babussalam terus beroperasi dan bisnis milik oknum anggota DPRD Kota Kotamobagu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus didukung oleh keberadaan pangkalan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi pemerintah yang berdiri tepat satu atap dengan Restoran Babussalam, namun hingga berita ini diturunkan, masih terus terjadi pembiaran oleh pihak-pihak yang berwenang. (audie kerap)
