KOTAMOBAGU POST – Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat memberikan penghargaan kepada Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara, penyerahan dilakukan di Aula Rumah Dinas Walikota, Kamis (03/09/20).
Penghargaan itu diberikan langsung Kepala BPS Kotamobagu Ir Didik Tjahjawina. mengingat capaian Respons Rate yang Melebihi Target dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020.
Usai menerima penghargaan, Walikota menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada BPS.
“Hari ini Kotamobagu mendapatkan penghargaan dari BPS RI dimana ada empat daerah di Sulawesi Utara yang melampaui target nasional salah satunya Kotamobagu yang target awal 10% dan Kotamobagu mencapai 39% pada sensus penduduk online,” ucapnya.
Walikota menambahkan, akan terus menggalakan program sensus online ini bersama dengan pemerintah desa dan kelurahan.
“Mengingat pentingnya data tersebut maka disampaikan kepada sangadi lurah terlebih khusus para camat untuk bisa mendaftarkan lewat online Kepala Keluarga serta jumlah keluarga yang ada di wilayah masing-masing, semoga BPS dan Pemerintah Kotamobagu dapat terus bekerjasama agar capaiannya bisa 100%,” ujarnya.
Kepala BPS Kotamobagu Ir Didik Tjahjawinadi mengungkapkan, penghargaan diberikan oleh BPS Pusat ini karena pemerintah daerah telah berperan aktif sehingga capaian sensus penduduk online-nya bisa capai 39,68%.
“Di sini kita memiliki target awal 10% pada sensus penduduk online di bulan Februari sampai Mei, kemudian kami menghubungi ibu Wali Kota untuk membantu dan atas gerakan ibu Wali Kota kita bisa mencapai 39,68%, dari rangking besarnya persentase Kotamobagu ada diurutan ke empat se- Sulawesi Utara,” ucap Didik.
lebih lanjut Didik menyampaikan saat ini BPS sementara berjalan yang dimulai pada 1 sampai 30 September dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Sebelum petugas turun ke lapangan terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat yakni RT yang nantinya akan memberikan petunjuk dimana rumah tangga yang harus dikunjungi dan saya berharap agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengingat data kependudukan ini akan digunakan untuk kepentingan daerah dan merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan satu data Indonesia,” ungkapnya. (samsu)
