KOTAMOBAGU POST – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) melaksanakan pengukuhan segaligus melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) di lima kabupaten Kota yang ada di Bolaang Mongondow raya (BMR), Provinsi Sulut.
Kegiatan itu dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2020 di Cafe and Resto Strawberry kotamobagu.
Nampak terlihat hadir ketua umum provinsi Sulut Frangki M Kumendong, Tokoh masyarakat BMR Jainudin Damopolii dan seluruh personil GMPK se- BMR.
Usai pengukuhan Frangki mengungkapkan, organisasi GMPK ini lahir untuk bisa mengawal rasa kegundahan masyarakat terhadap kondisi di daerah yang sudah penuh dengan kejahatan korupsi.
“Dalam penindakan korupsi Kita bergerak di bidang represif. Kalo represif GMPK hanya membantu jika ada yang lapor, kita menemukan alat bukti dan kita lapor kepada penegak hukum,” kata ketua GMPK Sulut.
Hal yang sama juga dikatakan ketua GMPK BMR Robinson Maniry bahwa GMPK akan selalu dengan masyarakat dan pemerintah untuk memerangi ketidak adilan yang terjadi di tengah masyarakat di BMR.
“ Yang pasti GMPK siap mengawal masyarakat dan bersama-sama dengan pemerintah di BMR untuk memberantas mafia-mafia korupsi di daerah,” Terang Robinson.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini GMPK BMR akan lakukan silaturahmi dengan institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan untuk bisa bersama-sama mengawal pembangunan di daerah.
Terkait dengan komposisi kepengurusan, Robinson menambahkan, saat ini kepengurusan GMPK di BMR banyak melibatkan LSM dan beberapa wartawan.
“ Ini saya kira kombinasi yang tepat untuk GMPK, mengingat mereka-mereka ini yang sangat dekat dengan masyarakat serta memahami betul kondisi di daerah sehingga bisa mewujudkan kekuatan yang paripurna,” Tandasnya.
Diketahui, GMPK merupakan organisasi yang memiliki hirarki sampai ketingkat pusat.
Ketua umunya adalah Bibit Samad Rianto yang tidak lain purnawirawan jenderal polisi bintang dua, serta pernah menjabat pimpinan KPK sejak 2007 hingga 2011.
Bibit Samad Rianto saat ini menjabat sebagai ketua satgas dana desa yang dilantik langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada tahun 2017. (samsu)
