KOTAMOBAGU POST – Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi terhadap penerapan layanan Pemerintahan Berbasis Eletronik, tak membuat Pemerintah Kotamobagu khawatir.
Pasalnya, Kota Kotamobagu yang selangkah lagi menjadi Kota Smart City, kurun 4,5 tahun kepemimpinan Walikota Tatong Bara, sukses menerapkan pelayanan publik berbasis system eletronik dengan berbagai program dan aplikasi.
Hal inilah yang menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, Yani Umar SE, sangat optimis Kota Kotamobagu sanggup memberikan layanan terhadap evaluasi kinerja dibidang informasi dan teknologi layanan publik, yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB (19/03/2018), terhadap seluruh Lembaga Pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.
“Kota Kotamobagu sendiri, hingga 2018 ini selain perluasan cakupan infrastruktur jaringan, juga terus berinovasi dalam mengembangkan berbagai layanan publik berbasis TIK untuk lebih memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan IKM kita,” kata pejabat yang telah definitive pada job esalon II, Diskomindo Kotamobagu itu.
Nah, terkait pelaksanaan sosialisasi evaluasi yang digelar oleh Kemenpan RB di Jakarta, kata Yani; adalah untuk mengukur indikator kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan publik yang dilaksanakan pemerintah.
“Evaluasi ini juga menjadi ajang sharing pemerintah daerah seluruh indonesia dalam peningkatan layanan publik di masing-masing pemerintahan. Khusus Pemerintah Kota Kotamobagu saat ini masih terus berinovasi dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, terutama aspek layanan publik yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” Papar Yani dengan bangga.
Ditambahkannya, dalam Evaluasi SPBE ini, Kemenpan RB bekerjasama dengan 5 perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Politeknik Elektronika Surabaya, Universitas Telkom, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Universitas Gunadarma, dengan peserta pada gelombang pertama berjumlah 128, dari total peserta 620 kementerian, lembaga, instansi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia (diskominfo kk/audie kerap)
