KOTAMOBAGU – Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menyatakan ‘mencium aroma’ kolusi dan nepotisme ‘menyengat’ atas pembentukan Koperasi Merah Putih (KPM) di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara dimana pembentukan di inisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, secara berjenjang di Kelurahan dan Desa.
“Iya, kami mulai mengumpulkan informasi dari warga di kelurahan di Kota Kotamobagu, terkait pembentukan Koperasi Merah Putih (KPM) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Kotamobagu khususnya pemerintah di Kelurahan, tercium beraroma kolusi dan nepotisme,” ujar Ketua DPD LAKI Sulut, Firdaus Mokodompit pada media ini, Kamis 3 July 2025.
Kolusi dan Nepotisme dimaksud oleh LAKI adalah, yakni dugaan adanya persekongkolan dengan merekrut pengurus Koperasi melalui pesanan politik yang banyak tidak berdasarkan keterwakilan masyarakat dan kompetensinya dibidang koperasi sangat diragukan.
Demikian pula proses pembentukan Koperasi yang tidak tersosialisasi dan tidak mengakomodir semua elemen dan komponen masyarakat di kelurahan dan desa yang diduga dilakukan secara tertutup.
“Aparat RT dan RW tidak dilibatkan dalam sosialisasi pembentukan, sebab keluhan warga adalah tidak ada pengumuman dari pihak aparat kelurahan, tiba-tiba sudah melakukan rapat pembentukan oleh kelompok masyarakat tertentu dengan pihak Lurah,” tegas LAKI.
Lebih aneh lagi kata Firdaus Mokodompit, personil pengurus Koperasi ternyata hanya didominasi oleh orang-orang yang diketahui adalah Tim sukses pemenangan Pilkada Tahun 2024 pada paslon yang kini telah memegang tampuk sebagai Walikota dan Walikota Kotamobagu.
“Yang bermasalah adalah proses pembentuk dan rekrutmen calon pengurus koperasi sangat tidak demokratis dan sarat pesanan politik dari pihak penguasa yang tidak sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Koperasi Merah Putih yang profesional,” tegas Mokodompit.
Aroma nepotisme ini semakin kentara kata Mokodompit, lantaran proses pembentuk KPM di Kota Kotamobagu sangat begitu cepat. Tiba-tiba sudah melakukan rapat dan langsung memilih pengurus Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
“Tidak tersosialisasi kepada seluruh masyarakat membuat rekrutmen tidak professional karena tidak melalui kesepakatan mayoritas masyarakat di desa atau kelurahan,” katanya, meski menurut LAKI, masih ada beberapa desa di Kota Kotamobagu yang mana tidak mau di intervensi oleh oknum-oknum sok berkuasa.
Ditegaskan LAKI, pembentukan KPM seharusnya memenuhi Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Merah Putih yang mana wajib melakukan sosialisasi dan musyawarah desa, dan harus tersosialisasi sebelum dilakukan pembentukan pengurus KPM.
“Yang terjadi adalah sosialisasi tidak jalan dan langsung dilakukan musyawarah oleh komunitas tertentu. Paling parah di mayoritas 15 kelurahan yang dikeluhkan oleh warga setempat, bahwa tidak ada sosialisasi kemudian personil yang diundang oleh pemerintah hanya orang-orang tertentu atau dikhususkan yang memilki benang merah dengan penguasa atau timses kandidat Walikota terpilih,” ucap Mokodompit.
Adanya keluhan banyak masyarakat Kota Kotamobagu mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih yang diduga banyak didominasi oleh orang-orang yang menjadi tim sukses calon walikota tertentu pada Pilkada 2024, membuat LAKI akan menyurati Menteri Koperasi bahkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit mengenai proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Kotamobagu yang diduga sarat titipan penguasa.
Konfirmasi wartawan Kotamobagu Post dengan sejumlah aparat di Kelurahan yang namanya minta dirahasiakan, membenarkan kalau saat pembentukan Koperasi Merah Putih, mereka tidak ada pemberitahuan dari Lurah sehingga mereka tidak menyampaikan pengumuman akan adanya rapat pembentukan Koperasi yang diinisiasi oleh Lurah di Kelurahan masing-masing.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi dengan pihak pemerintah Kotamobagu sedang di upayakan, Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kota Kotamobagu belum berhasil tersambung di telepon. (audie kerap)
