KOTAMOBAGU POST – Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6 kembali melontarkan kritik, terkait Kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi. SBY menyampaikan 7 Kritik sebagai masukan pembenahan bagi Pemerintah.
Hal ini juga ramai diperbincangkan masyarakat di Indonesia. Pun demikian, kritik SBY di momentum Ramadan 1437 Hijriah ini, juga menjadi topic-topik actual ramai dibahas oleh media cetak, media online, Radio dan Televisi Nasional. Berikut intisari kritik dan saran SBY yang dialamatkan kepada Pemerintah.
PERTUMBUHAN EKONOMI : Ada permasalahan mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global. Hal itu bisa digenjot daya beli masyarakat yang baik. Lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan kemudian tidak membuka lapangan kerja baru.
HARGA PANGAN. Lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan mengapa daya beli masyarakat menurun. SBY menilai, harusnya pemerintah bisa mensiasati hal ini. Khusus kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadhan, bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya. Setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontra-produktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat.
SUPREMASI HUKUM . Soal penegakan hukum di Indonesia, kepada KPK penegakan hukum saat ini menurun. Sebelumnya, KPK tak pandang bulu dan tak tebang pilih dalam penegakan hukum. Menurunnya dua indikator tersebut karena ada invisible hand yang membuat penegakan hukum menjadi politis. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum nampak merosot. Penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan.
DINAMIKA POLITIK. banyaknya partai politik yang bergabung ke pemerintah membuat fungsi check and balance serta persoalan oposisi menjadi merosot. Adanya keinginan Parpol yang berbondong-bondong masuk ke pemerintah dikarenakan adanya intervensi sehingga membuat internal partai politik menjadi kacau. Rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Disamping merusak sendi-sendi demokrasi, juga menciptakan ketidakadilan. jika akhirnya fungsi chek and balance tak berjalan baik, maka akan terjadi potensi kesewenangan kekuasaan. Jika kekuasaan menumpuk pada satu kubu maka kekuasaan itu mudah untuk disalahgunakan
INDEPENDENSI TNI. Saat ini TNI terlalu banyak mengurusi persoalan di luar operasi militer. Ia berpesan, agar TNI harus juga tetap menjaga independesi dan profesionalitasnya, sehingga bisa tetap menjalankan fungsinya dengan baik.
ISU KOMUNISME. Hal tersebut jangan sampai menjadi konflik horizontal di kalangan masyarakat. Kedua belah pihak masyarakat yang berbeda pendapat harus bisa saling menahan diri. pemerintah harus mempunyai sikap yang tegas dan jelas terkait isu PKI.
PERAN MEDIA MASSA. “Pers harus membuka diri secara adil, tidak berpihak dan secara berimbang memberitakan dan meliput suara dan pandangan masyarakat. Jika tidak, jati diri dan fungsi pers akan gugur sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, serta sebagai penegak kebenaran dan keadilan.
Demikian intisari kritikan untuk masukan bagi pembenahan Pemerintahan Presiden Jokowi. SBY adalah Presiden Ke-6 Republik Indonesia yang selama kurun 10 tahun sebelumnya memimpin Bangsa Indonesia.Tercatat,merupakan Presiden Republik Indonesia yang paling terlama memimpin Indonesia. SBY dua kali memenangkan Pemilu Presiden secara pada Pemilu Presiden berturut-turut dari gerbong Partai Demokrat. (berbagai sumber)
