KOTAMOBAGUPOST.COM – Penyaluran Kendaraan Oprasional Kepala Sekolah menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sebab tidak lagi melibatkan pihak legislatif.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Bolaang Mongondow Utara, Arman Lumoto, S.Ag., M.Pd saat bersua dengan sejumlah awak media mengatakan, bahwa dalam pembahasan di DPRD telah disetujui dan diparipurnakan dari usulan program kerja yang telah ada, akan tetapi mengapa dalam penyaluran tersebut kami tidak dilibatkan.
“DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, jadi apapun yang yang telah menjadi keputusan bersama, sepatutnya kedua lembaga ini baik eksekutif dan legislatif mematuhi aturan yang telah berlaku,” tegas Arman.
Dia pun menambahkan, bukan berarti DPRD harus dihormati, akan tetapi setidaknya dilibatkan dalam penyaluran bantuan tersebut,” tutupnya.
Sementara itu senada juga disampaikan oleh ketua Nasdem Bolmut, Mulyadi Pamili, yang menyesalkan langkah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Seharusnya penyaluran bantuan kenderaan diserahkan di dinas dan langsung diterimah oleh kepala sekolah bukan turun dikecamatan dan mengundang penerima bantuan seperti yang terjadi di lapangan desa Bohabak beberapa waktu lalu.jadi menurut hemat kami ini terkesan bagian dari pencitraan dan pemborosan energi,”sesalnya.(renal wahidji)
