KOTAMOBAGU POST, Advertorial – Anggota DPRD sebagai ujung tombaknyanya rakyat mutlak meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi menjalankan fungsi legislasi, bugeting dan controlling.
Memenuhi kebutuhan tersebut, Anggota DPRD Bolmut, sejak Senin (12/06/2017), telah tiba di Ibu Kota Jakarta, untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Akuntabilitas Kinerja dan Fungsi Pengawasan Legislasi.
Bimtek tersebut menurut Sekretaris DPRD Bolmut, Haris Bangko SH, merupakan agenda kerja DPRD dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, diselenggarakan di di Lumire Hotel and Convention Centrem, Jakarta.
”Bimtek ini merupakan agenda yang sudah ditata dalam kegiatan APBD 2017. Intinya kegiatan ini resminya dibiayai oleh APBD dan merupakan kegiatan yang penting guna peningkatan SDM anggota DPRD,” kata Sekretaris Dewan ini.
Senadahal itu, Ketua DPRD Bolmut, Karel Bangko,SH mengatakan, Bimtek ini sangat penting karena menyangkut pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Tujuan Bimtek ini agar tata kelola pemerintahan khususnya tupoksi DPRD untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” terang Ketua DPRD.
Dikatakan, tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah akan mendorong masyarakat turut aktif dalam proses pembangunan.
Menurutnya, hasil pembangunan (outcome) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, akan mampu di pertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat.
“Pada posisi inilah masyarakat (rakyat) akan menilai apakah pemerintah mampu mengemban amanah yang diberikan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akuntabilitas, pada akhirnya, akan meningkatkan kredibilitas pemerintahan serta kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintahan,” ucapnya.
Karena itu kata Bangko, DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, wajib dan perlu untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat. (awal d/advertorial)
