BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tahllis Galang SIP menegaskan, kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar lebih memaksimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan Tahllis Galang saat memberikan paparan di kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024 yang digelar di kantor Bupati Bolmong. Kamis, (30/3/2023).
Dikatakan Thallis, bahwa capaian kualitas tingkat pelayanan publik bukan naik, melainkan turun dan tidak sesuai capaian target yang diharapkan.
” Ada beberapa alanan kualitas pelayanan publik yang kemudian agregat capaian turun. Yakni, pemahaman terhadap SOP masing-masing SKPD, maklumat pelayanan publik, SPM, dan moto pelayanan,” bebernya
Lebih lanjut di uraikan Sekda Bolmong, Bahwa Sarana dan prasarananya tidak ada masalah, tetapi kapasitas SDM yang melayani pelayanan publik tidak bisa menjelaskan apa bedanya SPM, SOP, maklumat pelayanan dan moto pelayanan pada saat dilakukan evaluasi.
“Harusnya kapasitas SDM yang menangani itu mestinya mampu menjelaskan, karena kemarin saat evaluasi dari Ombudsman, kita lemahnya disitu,” tegas Tahllis Galang.
Ia pun memberikan mengultimatum keras kepada para Kepala SKPD yang berada di lingkar pelayanan publik untuk memperkuat kualitas SDM-nya, termasuk posko pengaduan lebih dimaksimalkan. Sebab kata Sekda, Posko pengaduan itu bukan sekedar terpampang beserta nomor pengaduannya, namun setelah diakses oleh masyarakat, ternyata tidak pernah ditindaklanjuti bahkan tidak respon hal-hal yang semestinya ditanggapi.
“Harus di ingat, proses evaluasi itu bisa dilakukan dengan beragam cara, bisa saja yang melakukan pengaduan adalah mereka yang mengevaluasi, dan tujuannya untuk mengetes apakah nomor pengaduan itu aktif atau tidak? Nah kalau kemudian nomor pengaduan tersebut tidak ada tanggapan dari SKPD terkait, maka itulah yang menjadi bahan evaluasi.” tandas Sekretaris Daerah ( Sekda ) Thallis Galang.(*/Dev)
