BOLMONG – Pada Senin (30/10), sebanyak 190 penjabat kepala daerah berkumpul di Istana Negara dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat 23 penjabat gubernur, 37 penjabat wali kota, dan 133 penjabat bupati yang hadir. Pertemuan ini menjadi momen penting di mana Presiden Jokowi memberikan arahan krusial.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya netralitas bagi para penjabat kepala daerah dalam menyikapi Pemilu 2024 yang akan datang.
Dirinya menegaskan bahwa intervensi tidak diperkenankan dan mengingatkan mereka untuk fokus pada tugas pemerintahan. Presiden Jokowi menyampaikan,
“Tidak intervensi apa pun. Membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak.”kata Presiden Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa publik akan memantau tindakan mereka, dan pelanggaran akan ditindak tegas.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, akan memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah secara berkala, yaitu setiap tiga bulan.
Jokowi menegaskan bahwa apabila ada penjabat kepala daerah yang melenceng dari prinsip netralitas, mereka akan segera diganti.
Tidak hanya penjabat kepala daerah, penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) juga ikut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah adalah bagian dari implementasi UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Presiden Jokowi menyoroti peran penting para penjabat kepala daerah dalam memastikan kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya masing-masing, terutama dalam masa transisi menjelang pelantikan kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.
Mereka memiliki tanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengawal kebijakan strategis nasional di daerah, memajukan kehidupan berdemokrasi, serta mengawasi tata kelola keuangan daerah.
Penjabat Bupati Bolmong, Ir. Limi Mokodompit MM, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini adalah kesempatan penting untuk memastikan kinerja pemerintahan di daerah.
Penunjukan penjabat kepala daerah telah melalui pertimbangan yang matang, dan mereka diharapkan memberikan pelayanan publik terbaik serta mengimplementasikan program strategis nasional.
Rapat koordinasi ini juga melibatkan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, yang bertujuan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kementerian Dalam Negeri.***
