KOTAMOBAGU POST – Maraknya aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Bolmong Raya, mendapat perhatian serius oleh Benny Rhamdani kapasitasnya Wakil Ketua Komite I, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
“Persoalan aktifitas pertambangan di kawasan Bolmong Raya, harus disikapi secara bijak oleh Pemerintah dan Aparat Keamanan (Kepolisian). Harus memberikan peluang kepada rakyat kita untuk menikmati sumber daya alam di negeri sendiri,” tegas sebutan akrab Brani.
Dikatakan, selama ini pertambangan emas lebih cenderung dikuasai oleh perusahaan berbendera asing, mengambil kekayaan alam milik Negara kita, namun selama pengelolaan sumber daya alam khususnya dibidang pertambangan belum secara luas dinikmati oleh rakyat.
“Yang perlu dipertanyakan, mengapa korporasi bisa mengeruk kekayaan alam, lantas masyarakat tidak bisa. harus ada solusinya,” tegasnya.
Benny menjelaskan, ada dua persoalan yang dihadapi masyarakat lingkar tambang terkait aktivitas perusahan tambang khususnya di kawasan blok Bakan.
“Yakni PT J Resouces Bolaang Mongondow (JRBM). Soal limbah yang diduga mengalir ke sungai serta usulan perluasan lahan garapan seluas 300 hektare oleh pihak perusahan,” terangnya.
Dikatakan, dirinya sejak awal saya sudah menyatakan, anti korporasi asing yang hanya datang membawa modal dan mengambil kekayaaan alam yang harusnya bisa dicicipi oleh masyarakat.
“Jika korporasi asing bisa dengan mudah mendapatkan perlakuan mengambil kekayaan alam kita, kenapa rakyat kita tidak bisa? Padahal mereka hanya menyambungkan hidupnya dan mempertahankan hidupnya untuk kesejahteraan mereka. Pemerintah dan Aparat hukum harus bisa mencari dan memberikan solusi serta harus bijak menyikapinya,” ajak Benny Rhamdani.
Nah, menurutnya alasan inilah maka Pemerintah Daerah, DPRD serta aparat hukum, alangkah baiknya bersikap konsisten melakukan kebijakan dalam menyikapi persoalan yang terjadi di wilayah Bolmong, semisal membantu masyarakat penambang untuk mendapatkan lokasi Pertambangan yang Legal, seperti Wilayah Pertambangan Rakyat. (audie kerap)
