KOTAMOBAGU POST, BOLMUT – Hal ini di sampaikan langsung oleh anggota Komisi Satu DPRD Bolmut, Abdul Eba Nani, saat di temui wartawan Kotamobagu post di ruang kerjanya senin, (10/4) siang.
Menurut Nani, hearing kali ini merupakan hearing yang ke dua kalinya, setelah sebelumnya telah dilakukan namun belum mendapatkan kesepakatan.
“sebelumnya kami sudah pernah melakukan hearing bersama Disnakertrans, PT. BSB dan Pewakilan Tenaga kerjanya, namun masih belum mendapatkan titik temu. Oleh karena itu, kami akan memanggil kembali ketiga pihak ini untuk menyamakan persepsi” ungkap politisi fraksi PAN ini.
Harapannya, hearing kali ini dapat menjawab semua keluhan-keluhan dari tenaga kerja, sesuai dengan peraturan yang ada.
“tentunya kami berharap Disnaker dapat menjadi penengah antara kedua pihak, agar nantinya UMP bisa tertuang dalam kontrak kerjasama, serta seluruh hak-hak yang ada dalam Undang-undang ketenagakerjaan, seperti THR, upah lembur dan lainnya, agar bisa diikuti sertakan dalam kontrak supaya dapat lebih transparan” kunci Eba, sapaan akrabnya.(Awal/Frian)
