KOTAMOBAGU POST – Perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, mendapat perhatian serius Walikota Ir. Hj. Tatong Bara.
Walikota Kotamobagu mengatakan kondisi dan perkembangan yang terjadi saat ini, mulai dari perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan, maupun pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga saat ini, perubahan dan penyesuaian terhadap RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023 mutlak harus dilakukan.
“Selain Pandemi yang melanda kita semua sejak awal tahun 2020 yang mewajibkan daerah melakukan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19, perubahan mendasar terhadap kebijakan pemerintah pusat juga mengharuskan pemerintah daerah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah,” kata Tatong Bara.
Dikatakan hal ini dengan terbitnya PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
Lanjut, dalam dokumen RPJMD pemerintah daerah, penyesuaian harus dilakukan terhadap struktur belanja daerah, pembiayaan daerah, nomenklatur program dan kegiatan perangkat daerah, hingga nomenklatur Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome dan output.
“Untuk struktur belanja, misalnya komponen pendapatan. Di RPJMD awal untuk komponen ini ada PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Keluarnya PP 12 Tahun 2019 mengubah pendapatan Dana Perimbangan menjadi Pendapatan Transfer yang lebih merinci sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk komponen belanja, jika sebelumnya hanya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, namun PP 12 Tahun 2019 mengubah komponen belanja ini menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Hal yang sama juga terjadi pada komponen pembiayaan daerah,” ujar Walikota.
Adapun nomenklatur program kegiatan perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan kinerja pemerintah daerah pun tak luput dari arus perubahan yang harus disesuaikan.
“Pada RPJMD Awal, terdapat 186 program yang tersebar di perangkat daerah. Terbitnya Permendagri 90 tahun 2019, mau tak mau jumlah program harus disesuaikan menjadi 132 program, dengan penyelarasan terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan secara nasional. Penyesuaian Indikator Kinerja Kunci outcome dan output juga harus berpedoman pada Permendagri 18 Tahun 2020, sehingga dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan pemerintah pusat, Indikator Kinerja Kunci yang disampaikan ke pemerintah pusat sudah sesuai,” ungkap Tatong. (*/kpc)
