KOTAMOBAGU POST – Pemerintah Kota Kotamobagu lakukan pembahasan soal revisi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2014 – 2023.
Pembahasan ini dilakukan melalui Focus Grup Disccusion (FGD) III yang dilaksanakan di aula rumah dinas Wali Kota Kotamobagu, Selasa (24/11/2020).
Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, S.H, unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan serta perwakilan dari sejumlah OPD, Camat, Lurah serta Kepala Desa se Kotamobagu.
Walikota dalam sambutannya menyampaikan, RTRW Kotamobagu tahun 2014-2034 perlu dilakukan perubahan agar pembangunan daerah terintegrasi dengan RTRW Nasional dan Provinsi
“Dalam kegiatan ini telah kita ketahui bersama bahwa untuk menjamin ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan sebagaimana yang menjadi amanah dari undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang,” ujar Walikota.
Diterangkannya pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang diberikan wewenang. “Salah satunya penataan ruang wilayah kota melalui perencanaan dan untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud pemerintah daerah wajib menyusun rencana umum rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. Dimana pemerintah daerah Kotamobagu sendiri juga telah menyusun rencana umum tata ruang wilayah melalui peraturan daerah dan Nomor 8 Tahun 2014 tentang RT RW Kotamobagu 2014 tentang RT RW Kotamobagu tahun 2014- sampai tahun 2034,” terangnya.
Meski demikian lanjutnya, rencana tata ruang wilayah tersebut dapat ditinjau kembali sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang khususnya pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang pada pasal 82 serta berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI.
“Sehingga diharapkan, pelaksanaan FGD tentang laporan akhir revisi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kotamobagu tahun 2014 sampai 2034 akan dapat terwujud perencanaan ruang yang sesuai dengan dengan kebutuhan pengembangan wilayah kota Kotamobagu sebagai Kota jasa dan Perdagangan berbasis kebudayaan lokal,” pungkasnya. (samsu)
