KOTAMOBAGU POST – Standar suku bunga untuk usaha Koperasi simpan pinjam (KSP) rupanya tak bisa diatur oleh pemerintah.
“ Pemerintah tidak dapat mengatur besaran bunga koperasi, karena setiap koperasi punya turannya sendiri, dan itu telah disepakati oleh koperasi dan anggota atau peminjam uang,”Terang Herman Arai, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM) Kotamobagu, Kamis (27/8/20).
Kadis menambahkan, Koperasi memiliki Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangganya (ADART) sendiri – sendiri, dengan demikian koperasi itulah yang mengatur pengelolaannya.
“ Selain itu juga ada yang namanya RAT atau Rapat anggota tahunan, mereka itulah yang nantinya menyepakati terkait pemberlakukan standar bunganya,” Tuturnya.
Sementara tanpa ada standar untuk suku bunga KSP dikhawatirkan akan muncul persaingan tidak sehat antar koperasi. KSP cenderung akan berlomba-lomba menawarkan tingkat suku bunga simpanan yang tinggi.
Akibatnya berpotensi menimbulkan gagal bayar sehingga merugikan seluruh anggota koperasi dan masyarakat. Koperasi terancam kolaps karena membabi buta memberikan bunga tinggi tanpa memperhitungkan kemampuan membayar kewajibannya.
Sehingga pilihannya hanya dua yaitu pailit atau beberapa kasus bahkan ada pengurus yang membawa lari uang anggota.
Di kotamobagu, terdapat seratus lebih Koperasi yang dibentuk, data ini didapati lewat kegiatan pembinaan koperasi yang dilaksanakan Disdagkop-UKM Kotamobagu.
Menariknya dari jumlah itu, tinggal menyisahkan 26 Koperasi saja yang masih aktif hingga saat ini, Sisahnya 70 an lebih dinyatakan telah gulung tikar alias tidak aktif lagi.
Ke 26 koperasi itu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Lembah Bening, selama tiga hari sejak Selasa 25 – kamis 27 Agustus 2020.
Mereka diajarkan soal manajemen koperasi, kewirausahaan koperasi, perbankan, dan perpajakan. (samsu)
