KOTAMOBAGUPOST.COM- Tercatat sudah 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sulit meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Hal ini terkendalah juga dari aspek pengalihan aset daerah tercatat sejak melepaskan 4 Kabupaten/Kota menjadi daerah otonom baru.
Daerah tersebut adalah, Kabupaten Bolmong Utara, Bolmong Timur, Bolmong Selatan dan Kota Kotamobagu.
Tercatat dua tahun terkahir, Pemkab Bolmong induk masih saja disibukan dengan pendataan kembali aset-aset bergerak seperti; sepeda motor, mobil berat truck dan ambulans, serta mobil dinas.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Drs Azhari Sugeha menegaskan kepada seluruh pimpinan satuan perangkat daerah di Kabupaten Bolmong, untuk cermat melakukan pendataan kembali seluruh aset di SKPD mereka.
“Persoalan aset daerah menjadi kendala utama daerah kita meraih opini dari Badan Pemerisa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga saya meminta agar seluruh pimpinan SKPD segera melakukan iventarisasi dan pelaporan semua aset bergerak maupun aset tidak bergerak untuk di singkronkan dengn database,” kata Azhari Sugeha yang juga menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmong.
Dikatakan, semua aset tercatat milik pemerintah daerah, masih bisa digunakan atau rusak, harus dilaporkan. Melalui berita acara. Terlebih khusus aset di SKPD, persekolah dan yang ada pada Sangadi dan yang digunakan oleh ASN di kantor Kecamatan. Karena masalah aset sangat mempengaruhi opini BPK RI. (audy)
