author
Tabrak Permendagri 13, Walikota Tatong Bara di Tantang Terbitkan Perwako Voting Media 

Tabrak Permendagri 13, Walikota Tatong Bara di Tantang Terbitkan Perwako Voting Media 

Wasekjen LIDIK KRIMSUS Ali Imran Aduka dan Walikota Kotamoagu Ir Tatong Bara. (Foto : dok Istimewa/kotamobagu post)

Wasekjen LIDIK KRIMSUS Ali Imran Aduka dan Walikota Kotamoagu Ir Tatong Bara. (Foto : dok Istimewa/kotamobagu post)

KOTAMOBAGU POST – Usulan mantan Kepala Bagian Humas Setda Kotamobagu, Suhartin Tegela sukses melaksanakan ‘adu domba’ (baca: voting) terhadap awak media di Kota Kotamobagu, jelasnya telah  menodai dan menginjak-injak Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sebab program voting-votingan ala pemufakatan politik di Lembaga Legislatif ini, diduga ikut disetujui oleh Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara. “Ibu Walikota sempat melakukan rapat alot dengan mantan Kabag Humas Suhartin Tegela, sebelum agendavoting media, dilaksanakan. Jadi mustahil jika voting dilakukan di Kantor Walikota, terus tidak mendapat persetujuan dari Ibu Walikota Tatong Bara,” kata David, sumber awak media di Kotamobagu.

Lain lagi menurut Imran Aduka kapasitasnya Wasekjen LIDIK KRIMSUS RI, terkait penerapan voting-votingan yang disetujui oleh Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara dan telah diterapkan oleh mantan Kabag Humas Kotamobagu, tindakan itu telah menabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2011.

“Walikota Kotamobagu telah menabrak aturan Permendagri 13 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kebijakan voting ini telah membawa preseden buruk bagi daerah lain di Sulut, dari aspek ketidaktaatan Walikota dan Kabag Humas Suhartin Tegela. Tindakan Walikota jelas telah menodai Permendagri 13 Tahun 2011,” ketus Imran Aduka.

Wasekjen Lidik Krimsus juga menantang Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara untuk segera menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang voting media. “Voting media yang dilakukan di Kantor Walikota Kotamobagu, adalah perbuatan melawan hukum dan telah menginjak-injak Permendagri 13 Tahun 2011, sebab tidak ada paying hukumnya. Kalo Walikota berani membuat produk hukum untuk melindungi legalitas voting media, coba saja terbitkan Perwako,” tantang Aduka.

Kasus voting media ini menurut Wasekjen LIDIK KRIMSUS, adalah kebijakan yang dilakukan secara sewenang-wenang yang berisi pemufakatan jahat para pejabat Pemkot yang berkompoten dalam pengelolaan dana Humas tahun anggaran 2015 kurang lebih Rp4 Miliar, dimana tujuannya untuk menyingkirkan para awak media yang mereka tidak suka dan bukan berdasarkan survei kelayakan sebuah media.

“Jika kegiatan resmi dilakukan di Kantor Walikota tanpa dilandasi aturan, itu kami asumsikan adalah pemufakatan jahat oleh oknum penyelenggara Negara yang bertugas mengurusin pengelolaan keuangan Negara yang nomenklaturnya, penyebarluasan informasi pemerintah daerah. Tindakan ini telah menodai Permendagri 13 Tahun 2011,” tegas Wasekjen LIDIK Krimsus.

Konfirmasi dengan pihak mantan Kabag Humas Suhartin Tegela yang kini telah di copot oleh Walikota Kotamobagu dari jabatan Kabag Humas, Suhartin dengan entengnya menjawab, Pemkot berhak mengelola keuangan media massa karena merujuk Permendagri 13 tahun 2011.

Konfirmasi Suhartin ini terjadi, ketika menjawab pertanyaan klarifikasi dari Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Hi.Ahmad Sabir SE. Suhartin sendiri menjawab klarifikasi Ketua DPRD melalui hubungan telephon genggam, pada saat satu jam sebelum agenda voting-votingan dilaksanakan di kantor Walikota Kotamobagu.

“Sebelum agenda voting dilakukan oleh Kabag Humas, saya sempat menanyakan landasan hukum voting media. Namun dijawab sudah sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2011,” kata Ketua DPRD, Ahmad Sabir, pada wartawan media ini, usai melakukan klarifikasi kepada mantan Kabag Humas Suhartin Tegela, (28/12/2016).

Voting media yang diselenggarakan di Kantor Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara, medio akhir Desember 2015 lau, dijabarkan sebagi penyimpangan sesat yakni tabrak Permendagri 13 tahun 2011. Namun sama sekali tidak berdampak buruk bagi para Kabag Humas di Kabupaten Boltim, Bolmut dan Bolmong. “Kami tidak mau ikut-ikutan voting seperti di arena politik DPR saja. kalo DPR punya aturan voting, tapi kalo di kehumasan, tidak diatur oleh permendagri 13 tahun 2011,” kata seorang sumber awak Humas di Bolmong Raya. (Audy Kerap)

Diminati, Jurusan Teknik Jaringan Komputer SMK Negeri Motongkat  

Diminati, Jurusan Teknik Jaringan Komputer SMK Negeri Motongkat  

Kepsek dan para guru SMK Negeri Motongkat Kabupaten Boltim

Kepsek dan para guru SMK Negeri Motongkat Kabupaten Boltim (foto : David Wullur)

KOTAMOBAGU POST –  Sebagai salah satu institusi pendidikan formal di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Motongkat, terus mencetak lulusan yang terampil dan siap kerja dengan kebutuhan industri, baik di Tanah Air maupun luar negeri.

Tak heran, potensi lapangan kerja yang beragam tersebut membuat pelajar di Bolaang Mongondow Raya (BMR) melirik masuk SMK. Salah satunya, SMK Negeri Motongkat di Bolaang Mongondow Timur. Salah satu jurusan SMK yang saat ini digandrungi adalah teknik komputer dan jaringan (TKJ).

TKJ  (Teknik Komputer dan Jaringan) adalah suatu jurusan yang terdapat di SMK/STM yang mempelajari seluk-beluk dunia komputer dan jaringan komputer, mulai dari cara instalasi SO (Sistem Operasi), menangani masalah pada PC, memperbaiki PC, membuat jaringan LAN atau yang lainnya, membuat WEB dan masih banyak lagi.

Kepsek SMK Negeri Motongkad, Sawiyah Alidrus.

Kepala Sekolah SMK Negeri Motongkad, Sawiyah Alidrus.

Sekarang ini jurusan TKJ merupakan jurusan yang sangat populer/banyak peminatnya, meskipun ada jurusan lain nya seperti Listrik, Perkantoran dam Akuntansi di SMK Negeri Motongkat.

Siswa  lulusan TKJ dari segi peluang kerja setelah lulus sangat banyak peluangnya. Mulai dari menjadi teknisi komputer, teknisi jaringan, membuka toko komputer, atau bisa juga membuka warnet sendiri.

“Ini merupakan potensi yang sangat besar dan sudah melihat bagaimana lulusan SMK Negeri Motongkat bisa bersaing di dunia kerja,” ujar Sawiyah Alidrus, Rabu (27/1/2016).

Dikatakan, kebutuhan lulusan SMK jurusan TKJ, semakin banyak diperlukan. Pasalnya, pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tengah merencanakan untuk memasang Pita Lebar Indonesia 2014–2019.

“APJATEL (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi) yang di dalamnya merupakan perusahaan-perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi pada program pemerintah ini butuh lulusan SMK,” jelasnya.

Selain untuk fiber optic, para lulusan SMK jurusan TKJ tersebut juga memiliki andil dalam bidang animasi, perangkat lunak, dan lain sebagainya. “SMK akan berkembang mengikuti dengan kemajuan industri. Bagi perusahaan dan industri jangan ragu-ragu mengambil pekerja dari lulusan SMK,” pungkasnya (David Wullur)

Mega Proyek Waduk dan Bandara, Masa Kepemimpinan Bupati Salihi Mokodongan

Mega Proyek Waduk dan Bandara, Masa Kepemimpinan Bupati Salihi Mokodongan

Bupati Bolmong Salihi Mokodongan bapak pembangunan

Bupati Bolmong Salihi Mokodongan.

KOTAMOBAGU POSTHi.Salihi B.Mokodongan adalah Bupati ke-14 Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, yang mencatat prestasi membanggakan. Sebab di era kepemimpinannya, Kabupaten Bolmong sukses membangun dua fasilitas publik berupa Waduk dan Bandara Udara.

Pembangunan Waduk raksasa yang nantinya akan mendorong perekonomian rakyat Bolmong ini, merupakan waduk satu-satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Waduk ini telah mulai dibangun oleh PT Perumahan Rakyat di Kecamatan Lolak, tepatnya di Desa Pindolili.

Waduk ini memiliki bentangan sepanjang 660 meter dan tinggi tembok penampung air yakni 220 meter dengan luas kurang lebih 10 hektare persegi. Waduk ini dapat menampung debit air sebanyak kurang lebih 16 juta kubik.

Pembangunan Waduk yang merupakan proyek oleh Presiden Joko Widodo ini, berbanderol Rp850 Miliar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tahun 2015. Waduk ini dipastikan akan mengairi puluhan ribu hektar areal persawahan di kawasan Kecamatan Lolak, menjadi sumber air bersih masyarakat serta akan berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 3,5 Megawatt.

Selain pembangunan Waduk Raksasa ini, Bandar Udara bertaraf Nasional juga siap dibangun di Desa Lalow Kecamatan Lolak. Bandara ini telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan sudah melengkapi semua dokumen visiblity study, dokumen analisa dampak lingkungan serta pembebasan lahan yang dilakukan melalui kerja keras para pejabat berkompoten di bawah keseriusan Bupati Salihi Mokodongan.

Bandar Udara yang memiliki bentangan landasan pacu sepanjang 2200 meter ini, akan menjadi bandara yang setaraf dengan bandar udara di daerah Balipapan dan Bali, dimana kedua Bandara ini merupakan Bandara yang langsung berhadapan dengan pesisir pantai. Bandara ini akan menjadi satu-satunya fasilitas transportasi yang akan meningkatkan perekonomian bukan hanya bagi Kabupaten Bolmong, namun juga dampak positif bagi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bolsel, Kabupaten Bolmut, Kabupaten Boltim dan Kota Kotamobagu.

Bupati Bolmong Salihi Mokodongan mengatakan, seluruh dokumen persyaratan pembangunan Bandara Udara di Lalow, telah siap. “Saat ini Pemerintah Daerah tinggal menunggu proses Ijin Mendirikan Bangunan Bandara (IMBB) dari Kementerian Perhubungan Darat dan insyaalah, anggaran pembangunan bandara akan masuk dalam APBN Perubahan Tahun 2016 ini. Kita doakan saja,” kata Bupati Salihi B.Mokodongan. (Infotorial Humas Pemkab Bolmong)

Dana Siluman Rp4 Miliar, DPRD Kotamobagu Berkicau

Dana Siluman Rp4 Miliar, DPRD Kotamobagu Berkicau

Ilustrasi versi Wasekjen LIDIK KRIMSUS RI dan Litbang Kotamobagu Post

Ilustrasi versi Wasekjen LIDIK KRIMSUS RI dan Litbang Kotamobagu Post

KOTAMOBAGU POST – Setelah mantan pejabat Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu buka mulut terkait sinyalemen dugaan penyelewengan dana Rp4 Miliar yang tertata dalam APBD Induk Tahun 2014, yang notabene tidak dibayarkan oleh Walikota Kotamobagu Tatong Bara kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), kali ini wakil rakyat digedung DPRD Kotamobagu, mulai berkicau.

Kicauan soal polemik uang Rp4 Miliar anggaran bernomenklatur asuransi untuk 17 ribu rakyat miskin di Kota Kotamobagu yang dialokasikan untuk pembayaran premi kepada kepada BPJS, awal tahun 2016 memang mengundang reaksi keras dari Herry Angky Coloway, kapasitasnya selaku Sekretaris Komisi III, DPRD Kotamobagu.

Herry Angky Coloway SE, membantah keras jika pihak Pemkot Kotamobagu disebutkan masih memiliki hutang bawaan tahun 2014, kepada pihak BPJS. Diwawancarai wartawan Cahaya Siang baru-baru ini, Coloay dengan tegas menyatakan, Pemkot Kotamobagu tidak memiliki hutang kepada pihak BPJS. “Perlu dicatat, dalam APBD 2015 dan APBD 2016 sekarang, sama sekali tidak ada Neraca Hutang Pemkot Kotamobagu untuk dibayarkan kepada BPJS. Jadi kami selaku Pemerintah tidak punya hutang bawaan tahun 2014,” tegas Coloay.

Dia menjelaskan, dalam kasus MoU antara Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara dengan BPJS, yakni lebih dari 4 miliar dana sudah ditata dalam APBD 2014. “Soal mengapa pihak Pemkot Kotamobagu  tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada BPJS, nanti tanya alasannya kepada Walikota. DPRD tahu, ada alokasi Rp4 miliar lebih yang disiapkan dalam APBD induk Tahun 2014,” terangnya.

Namun dikatakan, pada posisi APBD Perubahan 2014, pihak DPRD juga mengalokasikan anggaran satu miliar lebih dan uang itu dibayarkan kepada BPJS dan dana itu menurutnya sudah dibayarkan kepada BPJS diakhir tahun 2014.

“Nah kalau sekarang ada yang menyebutkan Pemkot Kotamobagu masih berhutang Rp2,9 Miliar, itu tidak benar. Sebab masyarakat boleh cek dalam APBD 2016 ini, tidak ada catatan Neraca Hutang program Jamkesda kepada BPJS,” kata Coloway.

Coloway menegaskan, dirinya dan seluruh anggota DPRD Kota Kotamobagu, tidak mau masuk penjara jika berani menganggarkan lagi Rp2,9 Miliar dalam APBD tahun 2015 atau tahun 2016, karena dana sebesar Rp4 Miliar lebih, telah ditata dalam APBD 2014 lalu. “Kami di Komisi III DPRD Kotamobagu, tidak menganggarkan lagi dana premi tahun 2014 yang disebutkan BPJS masih belum dibayar sebesar Rp2,9 Miliar. Kami tak mau ambil resiko hukum,” tegasnya. (Audy Kerap)

JAM KERJA 10 ORGAN TUBUH MANUSIA

JAM KERJA 10 ORGAN TUBUH MANUSIA

Organ Tubuh Manusia

Organ Tubuh Manusia

BERIKUT SEPULUH ORGAN VITAL TUBUH MANUSIA yang juga memiliki jam kerja masing-masing. Organ tubuh ini akan bekerja aktif dan maksimal sesuai dengan fungsinya. Sangat penting sekali mengetahui jam berapa saja organ tubuh kita mulai bekerja. Hal ini untuk menjaga kesehatan organ dan tubuh kita. Berikut adalah jam kerja organ tubuh manusia versi ilmu Tradisional Tiongkok.

USUS BESAR. Pada pukul 05.00 – 07.00 usus besar sedang menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk membuang racun. Oleh karena itu pada jam tersebut kita dianjurkan membiasakan diri untuk BAB secara teratur.

LAMBUNG – Yang kedua adalah lambung, pada pukul 07.00 – 09.00 lambung kita sedang berada pada kondisi kuat. Sehingga pada jam tersebut kita diharuskan untuk sarapan dengan makanan yang bergizi agar tubuh memiliki cadangan energi yang lebih banyak untuk beraktifitas pada siang hari menjelang makan siang.

LIMPA- Jam kerja organ tubuh manusia selanjutnya adalah limpa. Limpa akan bekerja dengan baik pada pukul 09.00 – 11.00. Pada jam tersebut limpa akan mengirimkan apa saja yang sudah diserap oleh lambung. Oleh karena itu pada saat jam tersebut kita akan merasa lesu dan mengantuk.

JANTUNG – Jam kerja jantung yaitu pada pukul 11.00 – 13.00. Saat jantung mulai bekerja, pastikan Anda menghindari panas serta hindarilah kegiatan yang dapat menguras tenaga. Hal ini dikarenakan oleh sifat  jantung yang panas.

USUS KECIL – Usus kecil memiliki fungsi untuk untuk memelihara keseimbangan cairan di dalam tubuh, terutama untuk pengaturan dan penyaluran cairan. Untuk jam kerja usus kecil sendiri yaitu pada pukul 13.00 hingga 15.00.

KANDUNG KEMIH – Berbeda dengan usus kecil, organ tubuh manusia yang bekerja pada jam  15.00 – 17.00 ini berfungsi untuk menerima sisa cairan dari usus kecil yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh berupa urine ataupun keringat.

GINJAL – Menurut teori Tradisional Chinese  Medicine, ginjal memiliki hubungan yang sangat erat dan penting dengan perkembangan dan pertumbuhan otak serta sum-sum tulang belakang manusia. Sehingga pada jam kerja ginjal yaitu pukul 17.00 – 19.00 sangat cocok digunakan untuk belajar untuk pelajar. Sedangkan untuk balita jam ini sangat baik digunakan untuk tidur. Karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otaknya.

SELAPUT JANTUNG – Selaput jantung atau yang disebut dengan pericardium akan bekerja pada pukul 19.00 hingga 21.00. Oleh karena itu pada jam tersebut Anda disarankan tidak melakukan aktifitas dalam mengolah makanan. Karena lambung tidak melakukan aktifitasnya pada jam ini.

HATI – Pada jam 23.00 – 03.00 hati akan melakukan aktivitasnya yaitu membuang racun hasil metabolisme tubuh dan akan melakukan regenerasi sel-sel organ hati. Pada jam ini sangat disarankan untuk berhenti melakukan aktivitas dan sebaiknya beristirahat.

PARU PARU – Organ tubuh manusia yang  satu ini akan bekerja pada pukul 03.00 hingga 05.00. Pada saat paru-paru bekerja, biasanya akan menimbulkan bersin ataupun batuk tergantung pada kondisi tubuh. (***)

 

Bupati Bolmong, Salihi Mokodongan Santuni Korban Kebakaran

Bupati Bolmong, Salihi Mokodongan Santuni Korban Kebakaran

 

KOTAMOBAGU

Bupati Bolmong Salihi Mokodongan saat menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. (Foto : Humas Bolmong)

Bupati Bolmong Salihi Mokodongan saat menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. (Foto : Humas Bolmong)

POST -Bupati Bolmong, Hi.Salihi B.Mokodongan memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa kebakaran di Desa Inobonto I, Kecamatan Bolaang. Mengungjungi  korban kebakaran bersama sejumlah pejabat SKPD Pemkab Bolmong Rabu (27/01/2016), selain memberikan dukungan moril dan motifasi serta semangat kepada  korban kebakaran, Bupati juga memberikan bantuan dalam bentuk santunan kepada keluarga yang menjadi korban kebekaran.

Bupati Salihi Mokodongan memberikan bantuan kepada Keluarga Jusman- Parimun, warga Desa Inobonto I yang menjadi korban kebakaran.  Penyerahan bantuan langsung di lokasi kebakaran, juga disaksikan langsung oleh Kepala BPBD Ir Channy Wayong, Kadis Dinsos Lutfi Limbanadi dan Kabag Humas Setda Bolmong, Rafiah Dilapanga SPd.

Bantuan yang diberikan meliputi, fasilitas matras, makanan siap saji, perlengkapan sekolah, tikar, pakaian dan sejumlah uang tunai. “Saya berharap agar keluarga yang terkena musibah kebakaran agar tetep tabah dalam menghadapi cobaan,” pesan Bupati Bolmong.

Bupati berharap, bagi keluarga yang terkena musibah diharapkan bisa tabah dan diharapkan juga bagi warga sekitar untuk membantu keluarga membersihkan sisa-sisa peralatan yang terbakar. “Peristiwa ini hendaknya mengingatkan kita agar selalu berhati-hati saat meninggalkan rumah,” tukasnya.

Diketahui, peristiwa musibah kebakaran ini terjadi pada pukul 06/30 Wita, sebuah rumah semi permanen hangus dilalap api. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. (Infotorial Humas Pemkab Bolmong)

RKPD Tahun 2017, Bupati Salihi Pimpin Rapat Forum Konsultasi Publik

RKPD Tahun 2017, Bupati Salihi Pimpin Rapat Forum Konsultasi Publik

Bupati Bolmong Salihi B.Mokodongan, saat memimpin rapat.

Bupati Bolmong Salihi B.Mokodongan, saat memimpin rapat.

KOTAMOBAGU POST, INFOTORIAL Bupati Bolmong Salihi B. Mokodongan menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menyerap aspirasi masyarakat Bolmong dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) tahun 2017,  mendatang.

Kegiatan yang menyerap partisipatif masyarakat ini, dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah Pemkab Bolmong, di Lolak, Kamis (28/1/2016). “Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini merupakan penyerapan aspirasi mewujudkan penyepurnaan RKPD Tahun 2017 di Kabupaten Bolaang Mongondow,” kata juru bicara Pemkab Bolmong, Rafiah Dilapanga, SPd.

Dalam sambutannya, Bupati Bolmong Salihi Mokodongan mengatakn, RKPD  tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat kerangka pembangunan daerah serta pendanaannya oleh pemerintah guna mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada skala prioritas nasional, sedangkan Pemerintah Daerah, tuganya menyusun rencana kerjanya berdasarkan sistem perencanaan nasional.

“Kegiatan ini merupakan tahapan kerja Pemkab untuk perencanaan tahun 2017, sebagai mana diamanatkan peraturan tentang tahapan tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam rangka penyempurnaan rencana daerah,” kata Bupati Salihi.

Bupati Salihi meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), proses RKPD Bolmong harus benar-benar memperhatikan target kinerja serta semua urusan kinerja dari SKPD, agar memberikan perhatian lebih.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan DR Ramla SE MSi Kepala Bapeda Bolmong terkait perkembangan dari 2013 dan 2014 terkait pertumbuhan ekonomi, indeks pertumbuhan manusia, tingkat kemiskinan, ketenaga kerjaan serta beberapa aspek yang akan direncanakan tahun 2017.

Menurutnya, acuan ini berdasarkan Musrembang Tingkat Desa dan Kecamatan, sehingga hasilnya telah dipaparkan. Dengan dilaksanakan forum konsultasi publik agar dalam penyusunan RKPD Bolmong perlu dilakukan evaluasi kinerja tahun sebelumnya agar dapat dirumuskan perencanaan yang baik.

Hadir dalam kegiatan ini Bupati, Sekda Ashari Sugeha, Asisten I Chris Kamasaan, Asisten III Ulfa Paputungan, para Camat, pejabat SKPD Eselon II dan III, serta tamu undangan. (Infotorial Humas Pemkab Bolmong)

Dugaan Korupsi Rp4 Miliar, Mantan Pejabat Dinkes Kotamobagu Buka Mulut 

Dugaan Korupsi Rp4 Miliar, Mantan Pejabat Dinkes Kotamobagu Buka Mulut 

Ilustrasi - Dugaan korupsi Kotamobagu BPJS 4 Miliar versi LIDIK KRIMSUS RI.

Ilustrasi – Dugaan korupsi Kotamobagu BPJS 4 Miliar versi LIDIK KRIMSUS RI.

KOTAMOBAGU POST – Dana siluman Rp4 Miliar anggaran berlebel (baca nomenklatur) belanja publik Kesehatan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang menyeret nama Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara dan pihak Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), perlahan mulai terkuak kepermukaan.

Kasus uang siluman Rp4 Miliar versus Wasekjen Lidik Krimsus RI sarat aroma korupsi ini, diketahui diperuntukan pembayaran premi kepada BPJS yang sengaja tidak dibayarkan oleh Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara, diakui oleh seorang sumber pejabat Dinas Kesehatan Kota Kotambagu, adalah tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Induk) Tahun Anggaran 2014.

Investigasi dilakukan tim wartawan media ini, mulai terungkap lebih benderang setelah baru-baru ini (26/01/2015), seorang sumber mantan pejabat Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, akhirnya memilih buka mulut, terkait adanya nomenklatur belanja publik yang melibatkan kesepakatan atau Memory of Understanding (MoU) antara Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara dan pihak pimpinan BPJS.

Mantan pejabat Dinkes ini sebut saja bernitial dr.SBK yang kini telah di nonjobkan oleh BKD Kotamobagu, bahkan bersedia dipanggil penyidik Tipikor untuk diperiksa. Dr.SBK mengaku pada akhir tahun 2013 lalu, dia diperintahkan untuk mengumpulkan data base jumlah penduduk Kota Kotamobagu yang miskin dan layak disantuni dalam program Jamkesda.

Nah, kata Dr.SBK, pada akhir tahun 2013, yakni sebelum APBD Tahun 2014 di sahkan oleh DPRD, Pemkot telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp4 Miliar guna peruntukan pembayaran presmi asuransi program Jamkesda kepada pihak BPJS, diapun kemudian diperintahkan untuk mendata dan mengumpulkan sekitar 20 ribu nama penduduk Kotamobagu.

“Setelah data 20 ribu penduduk Kota Kotamobagu kami peroleh, kemudian kami masukan ke pihak BPJS, maka Walikota Kotamobagu kemudian melakukan penandatanganan MoU dengan BPJS. Inti MoU itu, anggarannya sudah dijamin dalam APBD Tahun Anggaran 2014, dan pengesahan APBD 2014 itu, dilakukan pada akhir tahun 2013,” kata dr SBK.

Dia menceritakan, bahwa selaku pejabat yang berwenang dalam pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kotamobagu, dia tidak sempat melakukan pencairan dana Rp4 Miliar, meski dirinya masih menjabat sebagai pejabat berwenang hingga posisi bulan Maret Tahun 2014.

“Pada posisi Triwulan I, atau awal tahun 2014 seharusnya kami dari Dinas Kesehatan Kotamobagu sudah mesti membayar premi kepada pihak BPJS. Namun saya heran, sampai saya dimutasi pada bulan Maret 2014, pembayaran premi kepada BPJS belum dilakukan juga. Seharusnya karena ada MoU Walikota dan BPJS, dana Rp4 Miliar wajib dibayar pada awal tahun 2014, Tapi mereka tidak lakukan. Saya tahu persis dana itu belum dicairkan, karena saya masih menjabat waktu itu,” tukas dr.SBK.

Dr SBK mengakui terus terang, jika dirinya selaku pejabat Dinas Kesehatan paling tahu persis anggaran dan program Jamkesda yang sampai tahun 2016 ini dia dengar kabar, pihak Pemkot Kotamobagu masih berhutang Rp2,9 Miliar kepada BPJS Kotamobagu.

“Yang paling saya heran, mengapa Pemkot Kotamobagu membayar premi kepada BPJS, bukan uang dari APBD induk Tahun 2014. Melainkan uang berasal dari APBD-Perubahan Tahun 2014. Terus dana Rp4 Miliar lebih dalam APBD induk, dikemanakan? Itukan anggaran belanja publik yang harus dibayarkan kepada BPJS karena ada MoU antara Walikota dan BPJS. Saya tahu persis, nomenklatur Rp4 Miliar lebih harusnya dibayar lunas kepada BPJS, karena itu uang jaminan untuk pelayanan kesehatan bagi 20 ribu ribu rakyat kurang mampu di Kotamobagu,” kata dr SBK, menjawab pertanyaan wartawan.

Dr SBK membantah keras, jika sebelumnya ada statemen dari pejabat Dinkes Kota Kotamobagu yang menyebut-nyebut kalau pejabat lama yang paling tahu tentang pencairan uang Rp4 Miliar dana Jamkesda itu.

“Kalau pejabat di Dinkes saat ini menyebut kami selaku pejabat lama yang bertanggungjawab, mari kita buktikan di meja Penyidik Tipikor, uang itu dicairkan semasa saya menjabat atau sebaliknya bermasalah setelah saya dimutasi dari jabatan saya,” tantang dr SBK.

Dr SBK juga mengaku siap diperiksa oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), jika nanti dirinya dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan, perihal dugaan raibnya uang Rp4 miliar lebih yang sudah ditata dalam APBD induk tahun 2014.

“Saya siap diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya tentang kebenaran pengalokasian anggaran Rp4 Miliar dalam APBD Tahun 2014. Saya tahu persis asal muasalnya dana Rp Miliar itu. Sebab jumlah Rp4 Miliar itu memang diproyeksikan untuk jaminan kesehatan bagi 20 ribu jiwa warga Kotamobagu. Jika finalnya tinggal 17 ribu yang masuk dalam Jamkesda, kebijakan itu dilakukan setelah saya tidak lagi menjabat,” tegas dr SBK.

Diketahui, pihak BPJS Kotamobagu melalui Ibu Suci, mengakui jika Pemkot Kotamobagu sampai awal tahun 2016 ini, masih belum membayar Rp2,9 Miliar yang merupakan kewajiban Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara, berdasarkan MoU yang ditandatangani pertanggal 01 Januari 2014 dan berkahir pada tanggal 31 Desember 2014.

“Tahun 2016 ini, BPJS masih menunggu pembayaran sisa yang belum diselesaikan, yakni sebesar Rp2,9 Miliar. Memang pada akhir tahun 2014 lalu (Triwulan IV), BPJS hanya menerima pembayaran panjar Rp1 Miliar lebih. Kami masih terus berkomunikasi dengan Pemkot Kotamobagu agar sisa dana yang masih nunggak, bisa dibayarkan melalui APBD tahun 2015 ini,” kata Ibu Suci, Pengurus BPJS berkantor di Kelurahan Sinindian. (audy Kerap)

Masyarakat Kotamobagu Waspadai Penyakit DBD

Masyarakat Kotamobagu Waspadai Penyakit DBD

Riana Sari Mokodongan, Anggota Komisi III DPRD Kota Kotamobagu

Riana Sari Mokodongan, Anggota Komisi III DPRD Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU POST – Tingginya angka penyakit Demam Berdarah (DBD) di Indonesia, membuat warga Kota Kotamobagu harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mamatikan disebabkan gigitan nyamuk Aides Aigepty. Apalagi tingginya intensitas curah hujan di beberapa pekan awal tahun 2016 ini, berdampak genangan air di beberapa daerah di Bolaang Mongondow Raya  (BMR) sangat dikhawatirkan berpotensi meningkatnya populasi nyamuk.

Fonomena alam ini, membuat Riana Sari Mokodongan, kapasitasnya Anggota DPRD Komis III Kota Kotamobagu menghimbau masyarakat Kotamobagu untuk terus mewasdai dan melakukan pencegahan dini terhadap munculnya penyakit dari gigitan nyamuk mematikan itu.

“Saya prihatin terhadap epidemik DBD yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Untuk Kota Kotamobagu memang rentan penyakit DBD sesuai angka yang saya peroleh beberapa tahun silam. Tahun 2016 ini, masuk pada musim hujan, sehingga DBD sangat rentan muncul,” terang Riana Sari Mokodongan, saat dimintai tanggapan wartawan media ini.

Riana Sari menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kotamobagu dan Bolmong Raya pada umumnya, untuk selalu mewaspadai penyakit ini. “Mencegah munculnya penyakit DBD, tentu dengan  memelihara kebersihan lingkungan, terutama disekitar rumah tempat tinggal terlebih khusus memusnahkan wadah-wadah yang dapat menampung air dan berpotensi menjadi sarang nyamusk Aides Aigepty” kata Riana yang akrab dipanggil Mama Kur, dikenal peduli terhadap kepentingan kesehatan masyarakat Kotamobagu.

Dikatakan, tindakan pencegahan yang dinilai cukup efektif mengantisipasi merebaknya penyakit DBD, ini adalah dengan melakukan gerakkan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur). Jika gerakan itu di lakukan dilingkungan sekitar tempat tinggal secara rutin tentunya akan mampu mencegah berkembangnya nyamuk Aides Aigepty.

“Biasakan diri sendiri termasuk anggota keluarga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan terjaganya kebersihan lingkungan tentunya akan menghindarkan berkembangnya bibit-bibit nyamuk penyebab penyakit DBD,” Pesan Riana (David Wulur)

Aneh, 367 PNS Boltim Belum Masukan Ijasah Asli

Aneh, 367 PNS Boltim Belum Masukan Ijasah Asli

Ilustrasi legalitas ijasah yang dikantongi ratusan PNS Kabupaten Boltim, diragukan.

Ilustrasi legalitas ijasah yang dikantongi ratusan PNS Kabupaten Boltim, diragukan.

KOTAMOBAGU POST, Tutuyan – Isu panas berhembus kuat di jajaran Pemerintah Kabupaten Boltim terkait kepemilikan Ijasah Asli bagi ratusan PNS yang diragukan. Ini lantaran sebanyak 367 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Boltim, hingga pekan lalu, masih belum memasukan berkas Ijasah Asli mereka ke pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD).

Pun, pihak Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boltim, Drs Darwis Lasabuda, mengaku kesulitan memberikan pengertian kepada 367 PNS Boltim, karena hingga batas akhir pemasukan Ijazah Asli ke BKDD, namun berkas ijasah asli mereka, masih belum dimasukan.

Keaslian ijazah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah adalah tidak lain Intruksi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi agar memeriksa kembali ijazah para PNS.

Klarifikasi ulang atas ijazah para PNS ini, menurutnya, sedang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) dan berharap seluruh Itjen melakukan hal yang sama di daerah masing-masing. ”Inspektorat Kementerian diminta mengecek ulang seluruh ijazah para PNS. Saya juga akan mengeluarkan surat edaran yang akan disebarkan ke seluruh inspektorat pemerintahan,” katanya saat konferensi pers tentang ijazah palsu di Kantor Kemenristek Dikti tahun lalu.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Penegakan Displin BKDD Boltim, Ade Herly Mokoginta, adanya intruksi pemerintah pusat, sudah jelas harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah. “Batas akhir pemasukan sudah habis pada Desember 2015 lalu, masih tersisa 367 PNS belum  memasukkan ijasah asli mereka,” katanya penuh curiga.

Dikatakan sampai sekarang masih saja ada yang belum mengumpulkan ijazah. “Jika masih belum menyerahkan, kita mencurigai itu ijazah palsu,” ujar Mokoginta saat ditemui wartawan Dan pihak BKDD Boltim tetap akan menunggu karena kemungkinan besar pihak perguruan tinggi belum mengirimkan laporan data alumi ke kementrian Dikti, sehingga belum ada di databasenya dirjen dikti. Jika masih ada PNS tidak memasukkan Ijazah Asli dan ini akan berdampak kami tidak akan melayani sebelum Ijazahnya masuk,” tegasnya.

Demikian pula, masih ada 43 PNS Boltim belum sama sekali memasukkan data diri e-PUPNS dan ancaman pensiun dini sudah di depan mata dan BKDD hanya memberikan kesempatan batas waktu sampai pada pekan ini saja, karena selanjutnya berkas dimasukkan lansung ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional).

Kepala BKDD Boltim Darwis Lasabuda juga menegaskan, jika tidak ada itikad baik lagi para PNS yang belum melengkapi berkas. Maka BKDD tidak akan memverfikasi dokumen pengurusan apapun dan tidak segan-segan akan dilaporkan ke BKN.

“Jadi jangan pernah salahkan BKDD karena sudah dari jauh-jauh hari sudah kami sampaikan kepada para PNS, tapi sepertinya belum ada respons yang bagus dari PNS,” kata Darwis Lasabuda. (David Wulur)